Kemenlu AS Hapus Klaim Tidak Mendukung Kemerdekaan Taiwan

Bendera Taiwan. (EPA-EFE)

Kemenlu AS Hapus Klaim Tidak Mendukung Kemerdekaan Taiwan

Riza Aslam Khaeron • 17 February 2025 15:39

Washington DC: Pemerintah Amerika Serikat telah memperbarui lembar fakta hubungan Taiwan-AS di situs Departemen Luar Negeri, menghapus klaim lama yang menyatakan bahwa Washington "tidak mendukung kemerdekaan Taiwan." Perubahan ini pertama kali terdeteksi pada Rabu, 13 Februari 2025, dan langsung memicu reaksi dari Beijing serta Taipei.

Mengutip Focus Taiwan pada Senin, 17 Februari 2025, versi sebelumnya dari lembar fakta yang diterbitkan oleh Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri AS mencantumkan kalimat: "Kami menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua belah pihak; kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan; dan kami berharap perbedaan lintas selat diselesaikan dengan cara damai." Namun, dalam versi terbaru yang dipublikasikan pada 13 Februari, bagian yang menegaskan bahwa AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan telah dihapus.

Pembaruan tersebut kini hanya berbunyi: "Kami menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua belah pihak. Kami berharap perbedaan lintas selat diselesaikan dengan cara damai, bebas dari paksaan, dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan."

Selain perubahan mengenai status Taiwan, lembar fakta yang diperbarui juga mencerminkan kebijakan AS dalam mendukung partisipasi internasional Taiwan. Versi sebelumnya menyebutkan bahwa Washington "akan terus mendukung keanggotaan Taiwan dalam organisasi internasional di mana status kenegaraan bukanlah syarat, serta mendorong partisipasi Taiwan yang bermakna dalam organisasi di mana keanggotaan tidak memungkinkan."

Dalam versi terbaru, bagian yang menyebutkan "status kenegaraan" telah dihapus, dan pernyataan itu kini berbunyi bahwa AS "akan terus mendukung partisipasi bermakna Taiwan dalam organisasi internasional, termasuk keanggotaan jika memungkinkan."

Menurut Focus Taiwan, penghapusan klaim AS yang tidak mendukung kemerdekaan Taiwan bukan pertama kalinya terjadi. Pada Mei 2022, di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, Departemen Luar Negeri juga menghapus pernyataan serupa.

Namun, setelah mendapat protes keras dari Tiongkok, frasa tersebut dikembalikan dalam waktu sekitar satu bulan. Belum jelas apakah perubahan terbaru ini akan bertahan atau kembali direvisi seperti pada 2022.

Menanggapi langkah AS, Institut Amerika di Taiwan (AIT) yang mewakili kepentingan Washington di Taipei, menyatakan bahwa pembaruan lembar fakta merupakan bagian dari "pembaruan rutin untuk memberikan informasi kepada publik mengenai hubungan tidak resmi antara AS dan Taiwan."

Dalam pernyataan kepada CNA yang dikutip oleh Focus Taiwan pada 15 Februari 2025, juru bicara AIT menegaskan kembali posisi AS: "Kami menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua belah pihak. Kami mendukung dialog lintas selat, dan kami berharap perbedaan lintas selat dapat diselesaikan dengan cara damai, tanpa paksaan, dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan."

Selain itu, juru bicara AIT juga mengulangi komitmen AS terhadap kebijakan "Satu Tiongkok," yang didasarkan pada Undang-Undang Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Act), tiga Komunike Bersama AS-Tiongkok, dan Enam Jaminan kepada Taiwan.
 

Baca Juga:
Taiwan Deteksi 24 Pesawat Tiongkok saat Kapal Kanada Lintasi Selat

"Kami telah lama menyatakan bahwa kami menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo dari kedua belah pihak. Kami tidak mengomentari setiap kemungkinan hipotetis. Tiongkok merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," ujar juru bicara tersebut.

Di Taipei, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengapresiasi perubahan ini sebagai langkah positif yang menunjukkan dukungan berkelanjutan AS terhadap Taiwan. Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung menyatakan rasa terima kasih kepada pemerintahan Presiden Donald Trump atas dukungan yang diberikan terhadap Taiwan melalui pembaruan tersebut.

"Kami mengapresiasi administrasi baru Trump atas komitmennya dalam menegakkan Undang-Undang Hubungan Taiwan dan Enam Jaminan guna membantu Taiwan memperkuat kemampuan pertahanan diri, ketahanan ekonomi dan sosial, serta menjaga perdamaian dan stabilitas lintas selat," ujar Lin seperti dikutip oleh Focus Taiwan pada 15 Februari 2025.

MOFA Taiwan juga menegaskan bahwa AS telah memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kemitraan ekonomi dan perdagangan bilateral, serta partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional melalui pembaruan lembar fakta ini.

Perubahaan AS sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dalam pidatonya di Brussels pada 12 Februari 2025 yang menegaskan bahwa Amerika Serikat akan memprioritaskan keamanan di Indo-Pasifik, khususnya dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok.

"Kami juga menghadapi pesaing sejajar dalam bentuk Komunis Tiongkok yang memiliki kemampuan dan niat untuk mengancam tanah air dan kepentingan nasional inti kami di Indo-Pasifik. AS memprioritaskan pencegahan perang dengan Tiongkok di Pasifik, menyadari realitas kelangkaan, dan melakukan pengalokasian sumber daya untuk memastikan bahwa pencegahan tanpa kegagalan," ujar Hegseth, seperti dikutip oleh Departemen Pertahanan AS.

Ia menekankan bahwa Washington akan lebih fokus pada pencegahan konflik di kawasan Pasifik dan mengalokasikan sumber daya secara strategis untuk memastikan keamanan regional.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Surya Perkasa)