Wakil Ketua DPD: Municipal Bond Jadi Alternatif Genjot Pertumbuhan Ekonomi 8%

Jakarta: Wakil Ketua DPD, Tamsil Linrung, mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Angka itu dapat diraih dengan mengoptimalkan mesin ekonomi dari daerah.

Tamsil mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi pendanaan pembangunan melalui municipal bond atau obligasi daerah. Sebab, keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dilepaskan dari percepatan pembangunan daerah.

"Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden, membangun Indonesia dari pinggir, dari daerah. Maka kami mendorong pemda melakukan terobosan fiskal," ungkap Tamsil dalam keterangannya, Rabu, 16 Juli 2025.

Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR ini menilai tidak semua daerah mandiri secara fiskal. Hal tersebut menjadi tantangan utama dalam memenuhi kebutuhan investasi untuk membiayai pembangunan sektor-sektor strategis.

“Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, sering kali menghambat kecepatan dan fleksibilitas dalam menjalankan proyek-proyek jangka panjang. Bahkan termasuk menjadi kendala bagi kepala daerah dalam menunaikan janji-janji politik kepada masyarakat,” ujar Tamsil.
 

Baca Juga:  Menkeu: APBN 2024 Bekerja Keras Redam Gejolak Ekonomi Global

Oleh karena itu, kata dia, perlu rumusan dan formula anyar dalam pembiayaan program-program pemerintah daerah. Dia menilai sudah saatnya daerah menggali sumber pembiayaan yang lebih kreatif, sehat, dan berorientasi pada kemanfaatan jangka panjang.

"Dalam konteks ini, obligasi daerah atau municipal bond, menjadi opsi yang tidak hanya realistis, tetapi juga potensial dalam mengakselerasi pembangunan daerah yang berbasis pada revenue generating project," ungkap dia.

Tamsil menegaskan pembahasan mengenai municipal bond bukan wacana baru. Isu ini telah lama menjadi kajian, terutama di kalangan ekonom dan pelaku industri keuangan. Pemerintah dan otoritas terkait juga telah menyiapkan alas hukum. Tetapi, belum ada daerah yang berani menerbitkan municipal bond. 

“Regulasinya sudah siap. Kerangka kebijakan sudah tersedia, tinggal bagaimana kita memastikan kapasitas, kemauan politik, dan kepercayaan publik bisa bertemu di titik yang sama,” jelas dia.

Sebelumnya, Tamsil menyampaikan DPD, khususnya Komite IV, akan terus memainkan perannya dalam fungsi pengawasan dan pertimbangan kebijakan fiskal. Salah satunya melalui forum-forum kajian terpadu untuk mengumpulkan masukan dari para pakar dan praktisi agar terjadi proses alih pengetahuan, penajaman strategi, dan terbentuknya komitmen lintas sektor antara pusat dan daerah.

“DPD RI berkomitmen menjadi simpul. Tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga menawarkan solusi. Municipal bond adalah salah satu jalan yang harus kita upayakan bersama,” urai Tamsil saat menyampaikan pidato kunci Focus Group Discussion “Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Municipal Bond” yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 11 Juli 2025.

Hasil FGD ini menjadi input bagi DPD dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Termasuk penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah, penyusunan kriteria proyek yang layak untuk pembiayaan obligasi, serta skema mitigasi risiko, agar investor dan publik semakin percaya terhadap kredibilitas obligasi daerah.

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, Tamsil berharap target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen dapat dibangun dari fondasi yang kuat di daerah, melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan bertanggung jawab.

"Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, membangun dari pinggir, membangun dari daerah. Mari kita memandang obligasi daerah sebagai alat kemajuan, bukan beban fiskal," ujar dia.