Kejagung Butuh Kerja Sama Internasional Selesaikan Kasus Korupsi Satelit

 Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) memerlukan kerja sama internasional untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT pada Kementerian Pertahanan pada 2012. Sebab, sebagian pihak yang dijadikan tersangka tidak berdomisili di Indonesia.

“CEO Navayo karena yang bersangkutan Kalau tidak salah kan berada di luar negeri di Hungaria ya jadi perlu ada koordinasi-koordinasi dengan lembaga terkait mengenai rencana-rencana ini,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Selasa, 20 Mei 2025.

Harli mengatakan, penyidik mau memeriksa CEO Navayo International AG Gabor Kuti di Indonesia. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dilakukan agar tersangka itu bisa dihadirkan ke Tanah Air.

“Dan ini terus yang sedang dikonsolidasikan oleh penyidik apakah kita bisa menghadirkan pihak Navayo ke Indonesia atau seperti apa, ini yang terus sedang dijajaki oleh penyidik pada Jampidmil,” ucap Harli.
 

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit di Kemhan Diusut Kejagung

Sebelumnya, Kejagung membuka penyidikan kasus baru. Dugaan korupsinya berkaitan dengan proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat BT pada Kementerian Pertahanan pada 2012.

“Pasal yang disangkakan, perbuatan tersebut di atas merupakan tindak pidana korupsi koneksitas,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Mei 2025.

Harli mengatakan, pihaknya akan memberikan informasi mendetail soal perkara ini dalam waktu dekat. Tindak pidana korupsi dalam kasus ini karena adanya pihak yang sengaja melakukan perlawanan hukum dalam pengadaan user terminal untuk slot orbit 123 derajat BT di Kementerian Pertahanan.

Kejagung sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Laksamana Muda (Purn) Leonardi, perantara Anthony Thomas Van Der Hayden, dan CEO Navayo International AG Gabor Kuti.