Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Hal ini terkait dugaan bocornya rencana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar dengan sistem proposional tertutup.
Mahfud menyampaikan kepada Listyo bahwa ada pihak yang melaporkan dugaan bocornya informasi itu. Polri akan mendalami laporan tersebut.
"Kapolri melihat kita pelajari lebih dulu kalau ada laporan seperti apa," ujar Mahfud ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2023.
Mahfud menjelaskan pembocoran informasi terkait rencana putusan MK dapat diperkarakan. Hal itu pertama kali diungkap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana.
"Ini memang memenuhi syarat untuk direspons oleh polisi karena termasuk pembocoran rahasia, tidak boleh dibuka ke publik. Apalagi MK-nya sendiri belum rapat kok informasinya sudah 6 banding 3," kata Mahfud.
Menurut dia, kredibilitas MK akan rusak apabila terbukti ada kebocoran hasil putusan. Mahfud menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut mengenai informasi yang diterima Denny Indrayana.
"Sehingga kalau dikatakan ada info A1, info A1 biasanya kalau ilmu intelijen biasanya yang paling terpercaya kalau info A1 tuh dari siapa, dan sebagainya," ujar dia.
Denny Indrayana, mengaku mendapatkan informasi putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan tersebut, kata Denny, diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.
“Informasinya putusan MK kembali ke proporsional tertutup. Putusan 6:3, tiga dissenting opinion,” ungkap Denny kepada Media Indonesia.
Denny mengeklaim mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang terpercaya kredibilitasnya. “Informasi yang saya dapat demikian (MK kabulkan sistem pemilu tertutup),” tegasnya.
