Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Foto: BPMI Setpres
Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto merespons polemik audit Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu menilai polemik tersebut baru sebatas asumsi.
"Ya itu kan asumsi," kata Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.
Eks Panglima TNI itu enggan mengomentari terlalu jauuh soal polemik Sirekap. Dia menunggu laporan dari masyarakat.
"Nanti dulu saja ya. Saya kira hal itu masih jauh, nanti saja kalau sudah ada laporan itu," ungkap dia.
Hadi menekankan pentingnya semua pihak menjaga situasi tetap kondusif selama proses
Pemilu 2024 berlangsung. Saat ini, Pemilu 2024 masih dalam tahap rekapitulasi dan perhitungan suara.
"Saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi kondusif ini. Ini harus dijaga benar-benar supaya kita semua juga nyaman," ucapnya.
Hadi menegaskan agar perbedaan pilihan politik tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan. "Sekali lagi pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus dijaga," ujar dia.
Masalah dalam Sirekap dilaporkan setelah ada ketikdaksinkronan antara data yang diunggah dalam Sirekap dengan data hasil C-1 hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, pemilu 2024 dinilai diwarnai kecurangan.
Calon Wakil Presiden dari Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ganjar Pranowo mengusulkan pada partai-partai di luar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar mengajukan hak interpelasi dan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Menkopolhukam mengatakan pentingnya menjaga situasi yang aman di tengah proses pemilu.
"Ya itu nanti dulu lah. Itu kita lihat nanti. Suasana sekarang sedang kita jaga kondusif. Suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga," kata Ganjar.
Streaming