TNI Minta Tambahan Dana Pengamanan Pemilu

Jakarta: Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengajukan permohonan anggaran untuk kontijensi kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kebutuhan anggaran itu terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Untuk tahun 2024 TNI sudah mengajukan permohonan anggaran kontijensi sebesar Rp250 miliar kepada Kemenhan yang akan digunakan dalam menghadapi kontijensi tahun depan," kata Yudo saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Yudo mengatakan dana tambahan itu digunakan untuk kebutuhan kontijensi seperti operasi SAR. Kemudian, operasi pertahanan di Papua hingga pengamanan VVIP.

Selain itu, Yudo juga mengungkapkan TNI telah menggelontorkan anggaran senilai Rp450 miliar. Anggaran itu juga berkaitan dengan keamanan Pemilu 2024.

"Kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu 2024, TNI telah menganggarkan sebesar Rp450 miliar," ucap Yudo.

Yudo juga membeberkan poin penting soal netralitas TNI. Pertama, para prajurit aktif tak memihak dan tidak memberikan dukungan ke partai politik (parpol) hingga pasangan calon (paslon) tertentu.

Kedua, tidak memberikan sarana dan prasarana TNI kepada para kontestan. Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak boleh memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan lembaga survei.

"Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan ASN yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberikan dukungan parpol serta paslon yang diusung," ucap Yudo.