Menjaga Sinergitas Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan di Indramayu Menuju Indonesia Emas 2045

Indramayu, Jawa Barat: Kabupaten Indramayu dikenal sebagai lumbung padi nasional. Salah satu kabupaten yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai kabupaten penyangga pangan nasional.

Presiden Jokowi beberapa waktu lalu telah menetapkan kabupaten penghasil mangga ini harus meningkatkan hasil produksi padinya dari 1,5 juta ton gabah kering giling (GKG) menjadi 1,8 juta ton GKG per tahun.

Segala penunjang untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun diberikan oleh pemerintah. Dari mulai alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga modernisasi jaringan pengairan dari hulu ke hilir, yakni dari Bendung Rentang di Jatitujuh Kabupaten Majalengka, sampai saluran irigasi yang dulunya merupakan tadah hujan di wilayah pesisir Utara Indramayu sepanjang 78 kilometer.

Tidak hanya itu, untuk program jangka panjang, pemerintah menggandeng Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) membangun 3 bendungan besar dengan anggaran negara hingga triliunan rupiah. Ketiga bendungan itu di antaranya Bendungan Jatigede, Bendungan Sadawarna, dan Bendungan Cipanas yang akan mendukung kebutuhan air untuk pertanian di Kabupaten Indramayu seluas 125 ribu hektare.

Tugas dari pemerintah pusat ini dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Tujuannya, mempertahankan lahan pertanian yang jumlahnya terus berkurang.

Dalam peraturan tersebut memberikan jaminan atas lahan yang akan dijadikan penopang program ketahanan pangan Kabupaten Indramayu dan nasional. Oleh karenanya, Pemkab Indramayu berkewajiban melindungi lahan tersebut. Jika terpaksa digunakan untuk kegiatan atau kepentingan tertentu, harus disiapkan lahan tiga kali luasan lahan yang akan digunakan. Data yang tercatat, kuasa LP2B di Kabupaten Indramayu mencapai 84.684 hektare.

Bupati Indramayu Nina Agustina menyatakan komitmennya mendukung swasembada beras nasional. Kabupaten Indramayu diberikan mandat untuk menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional.

"Kabupaten Indramayu akan tetap berkomitmen untuk mendukung swasembada beras nasional sesuai perintah Presiden Joko Widodo kepada kami " ucap Nina Agustina.

Tidak hanya dikenal sebagai lumbung pangan nasional, Kabupaten Indramayu memiliki banyak sumur minyak, baik di daratan (onshore) maupun di lepas pantai (offshore).

Senior Manager Production and Project Pertamina EP (PEP) Zona 7 Sakti Parsaulian optimistis produksi minyak bumi di wilayah operasional zona Field Jatibarang, Subang, dan Tambun akan melampaui angka 12 ribu barel oil per day (BOPD), dan juga gas sebesar 220,26 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Demi mencapai target tersebut, PEP akan melakukan sejumlah upaya salah satunya dengan melakukan pengeboran 19 sumur.

"Hal ini dapat dicapai dengan melakukan kegiatan pengeboran. Pengeboran kami ada 19 sumur," jelas Sakti Parsaulian.

Pemerintah, kata Sakti Parsaulian, telah menetapkan target lifting minyak pada APBN 2024 sebesar 635 ribu barel per hari. Target itu naik dari realisasi lifting pada 2023 yang hanya mencapai 605 ribu bph. Angka ini tidak mencapai target yang ditentukan sebesar 660 ribu bph.

Untuk meminimalisasi irisan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui jajarannya telah menetapkan zona lahan pangan berkelanjutan yang apabila dimanfaatkan untuk kebutuhan lain diharuskan mencarikan lahan pengganti dengan luasan tiga kali lipat. 

Pada awal diterapkan kebijakan tersebut, menjadi persoalan tersendiri khususnya bagi Pertamina dan rekanan kontraktor Pertamina yang akan melakukan aktivitas pengeboran di lahan pertanian produktif.

Dari mulai penutupan kawasan pengeboran hingga penyegelan dan penghentian aktivitas pengeboran oleh satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu. Peristiwa itu pun menjadi informasi menarik di dunia eksplorasi migas di Kabupaten Indramayu. Tercatat, ada tiga sumur eksplorasi yang disegel karena belum menyiapkan lahan pengganti sehingga Pemkab Indramayu tidak mengeluarkan izin operasional.

Pihak Pertamina dan rekanan menyadari bahwa dengan adanya penghentian aktivitas operasional membuat biaya terus membengkak. Terkait dengan lahan pengganti, Pertamina maupun rekanan Pertamina pada saat itu tidak memasukkan alokasi anggaran untuk lahan pengganti sesuai yang diatur oleh Perda Nomor 16 Tahun 2013 dalam perencanaan proyek sehingga berujung pada penyegelan kawasan operasi.

"Kita berpegang pada aturan dan akan mengawal perda, setiap kegiatan di lahan pertanian produktif wajib memiliki lahan pengganti terlebih dahulu. Bila tidak, aktivitas apa pun di lahan pertanian produktif akan kita hentikan," jelas Kasatpol Pamong Praja Kabupaten Indramayu Teguh Budiarso.

Kondisi di lapangan tersebut membuat pemegang kebijakan duduk bersama untuk mencari solusi agar semua permasalahan dapat terselesaikan. Pertemuan demi pertemuan dilakukan antara Pertamina dan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Turut menjembatani Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM. 

Solusinya, pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan seluas-luasnya untuk investasi yang menggunakan lahan pertanian produktif asalkan pihak investor telah menyiapkan lahan pengganti tiga kali luasan lahan yang digunakan. Dari pihak Pertamina, telah mencantumkan anggaran untuk membeli lahan baru sebagai lahan pengganti pertanian dengan luasan yang ditentukan oleh Pemkab Indramayu. 

Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan Indramayu sudah ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Kondisi ini harus tetap terjaga sehingga lahan-lahan produktif didalamnya tidak boleh berkurang. 

"Pertamina dan kita sudah sepakat untuk tetap menjaga ketahanan pangan dan ketahanan energi sehingga ke depan nya dua kekuatan ini dapat mendukung Indonesia emas 2045," jelas Nina Agustina.