Ada Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia, Apple Diminta Bertanggung Jawab

Jakarta: Komisi XI DPR mengecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia. Meski meraih pendapatan lebih dari Rp30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) ini belum memenuhi total komitmen investasinya. 

Berdasarkan audit, Apple harus memenuhi kurang lebih sebesar Rp300 miliar lagi dari total komitmen investasinya yaitu Rp1,7 triliun. Angka itu jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional.

“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” tegas Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hanif Dhakiri di Jakarta, Sabtu, 16 November 2024.

Hanif menilai kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar. Pemerintah diminta lebih tegas dengan memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan ini.
 

Baca juga: Ini Alasan Kemenperin Larang Penjualan iPhone 16 di Indonesia

Kemudian, dia mendorong pemerintah mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan. Lalu, menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia.

“Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,” tegas mantan Menteri Tenana Kerja (Menaker) periode 2014-2019 itu.

Dia menegaskan Komisi XI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.