Pengelola Dapen Korsel Dukung Pergerakan Saham

Seoul: Dana pensiun Korea Selatan (Korsel) mendukung arah rencana reformasi korporasi pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan apa yang disebut "diskon Korea" di pasar saham.

Melansir Business Times, Kamis, 14 Maret 2024, Direktur Strategi Investasi Dapen Korsel Lee Suc-won mengatakan layanan pensiun nasional Korsel, pengelola dana pensiun publik terbesar ketiga di dunia, akan mengambil keputusan untuk mengalokasikan asetnya setelah rincian rencana reformasi tersedia.
 

baca juga: Tingginya Beban Biaya Hidup Buat Tingkat Kelahiran Korsel Terus Menyusut

Diskon pasar saham Korsel mengacu pada kecenderungan perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk memiliki valuasi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan global karena faktor-faktor seperti pembayaran dividen yang rendah, dan dominasi konglomerat yang dikenal sebagai chaebol.

Korea Selatan sudah mengumumkan rencana reformasi, yang dijuluki program peningkatan nilai perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham dan harga saham, namun proposal yang ditunggu-tunggu tersebut tidak memenuhi ekspektasi pasar.

Regulator keuangan Korsel mengatakan akan mempercepat persiapan langkah-langkah tindak lanjut rencana reformasi perusahaan dan sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih berani, seperti insentif pajak, untuk mendorong partisipasi sukarela.

Bantu perusahaan kecil

Sebelumnya, Pemerintah Korea Selatan telah menyiapkan program dukungan keuangan sebesar 75,9 triliun won (USD56,97 miliar) untuk perusahaan-perusahaan yang meningkatkan investasi di sektor-sektor utama serta usaha kecil yang berjuang melawan dampak suku bunga tinggi.

Program ini mencakup pinjaman murah senilai 15 triliun won dari bank milik negara untuk industri-industri utama, seperti semikonduktor dan baterai, sementara bank komersial juga akan menyediakan 20 triliun won untuk mendukung usaha kecil dan menengah.

Perkembangan hubungan perdagangan dengan Tiongkok, kemajuan teknologi di industri-industri besar dan fragmentasi rantai pasokan global menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan, sehingga meningkatkan kebutuhan akan reformasi peraturan dan dukungan keuangan.