Anggi Tondi Martaon • 12 December 2024 19:16
Jakarta: Program makan bergizi gratis (MBG) dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebab, program tersebut dapat menyerap komoditas ikan tangkapan nelayan, sebagai salah satu komponen makanan untuk pelajar.
"Tujuan ekonomi bagi nelayan yakni pemanfaatan bahan pangan lokal hasil tangkapan ikan nelayan yang kaya nutrisi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan pelaku UMKM dilingkungan nelayan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lydia Assegaf melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Desember 2024.
Hal itu disampaikan Lydia saat menghadiri kegiatan MBG di SDN 3 Pluit, Jakarta Utara. Kegiatan serupa juga digelar secara serentak oleh dewan pimpinan cabang (DPC) HNSI di seluruh Indonesia.
Kegiatan itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "HNSI sangat menyambut baik program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini dan berkomitmen untuk terus turut mendorong dan menyosialisasikan disemua wilayah kerja HNSI,” ungkap dia.
HNSI berharap kegiatan serentak yang dilakukan pihaknya bisa membangun sinergi antara kementerian lembaga. Sehingga, pelibatan nelayan dalam program MBG bisa dilakukan dengan masif dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
“Secara luas untuk penghidupan dan mata pencaharian yang layak bagi nelayan yang berjumlah 14,9 juta belum berdaya secara sosial ekonomi masih hidup dibawah garis kemiskinan menuju nelayan sejahtera negara kuat,” sebut dia.
Tak hanya kesejahteraan, Lydia menyampaikan program MBG dapat meningkatkan gizi anak. Peningkatan gizi dinilai penting terhadap kesehatan, tumbuh kembang, dan kecerdasan anak Indonesia.
Selain itu, Lydia menjelaskan kegiatan MBG yang digelar HNSI dalam rangka memperingati Hari Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda. Dia menyampaikan Deklarasi Djuanda menegaskan seluruh perairan yang mengelilingi pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.