Pengamat Nilai Sulit Memboyong Netanyahu ke Markas ICC

Jakarta: Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu serta pejabat Israel lainnya dinilai bakal sulit dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas kejahatan perang yang dilakukan Israel ke Palestina.

"Saya sampaikan permasalahannya adalah bagaimana teknis membawa para pelaku kejahatan ini ke Den Haag," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam program Crosscheck by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id bertajuk 'Mau Tangkap Netanyahu, ICC Cuma Basa-Basi?', Minggu, 26 Mei 2024.

ICC hanya memiliki jaksa dan hakim. Namun, mereka tidak memiliki aparat keamanan bahkan polisi untuk membawa orang tertuduh ke pengadilan.

"Padahal, proses ini tidak boleh in absentia, tidak boleh tanpa kehadiran dari si pelaku ya atau tersangka atau terdakwa ini," ucap Hikmahanto.

Penangkapan juga memungkinkan bila Netanyahu tengah berada di negara lain. Namun, Netanyahu dipastikan tidak bakal bepergian ke luar negeri di situasi perang saat ini.

Sementara, bila mengandalkan polisi Israel juga tidak memungkinkan. Polisi Israel bakal melindungi Netanyahu.

"Polisi Israel bisa (diminta bantuan) tetapi kan polisi Israel menganggap bahwa (Netanyahu) ini pahlawan," ujar Hikmahanto.
 

Baca juga: ICC Dinilai Telah Anggap Tanah Israel Milik Palestina

ICC telah memimpin penyelidikan sejak 2021 terhadap potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan kelompok bersenjata Palestina sejak 2014.

Penyelidikan ini telah berkembang termasuk perang Israel yang sedang berlangsung melawan Gaza menandai rangkaian permusuhan paling serius hingga saat ini dengan menyebabkan sebagian besar wilayah pesisir itu hancur.

Mengutip Anadolu, Jaksa Karim Khan mengumumkan telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant kepala Politbiro Hamas, Ismail Haniyeh sebagai pejabat tinggi Hamas di Gaza, Yahya Sinwar dan kepala sayap militer Mohammed Deif pada Senin, 20 Mei 2024.

Akhirnya, keputusan mengenai salah satu surat perintah penangkapan akan dikeluarkan berada di tangan panel yang terdiri dari tiga hakim ICC yang akan menilai bukti yang diajukan oleh kantor Khan.