Jakarta: Sidang ke-2 Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang diselenggarakan DPR telah rampung. Dari hasil pertemuan itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik.
“Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara , termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Kamis, 25 Juli 2024.
Hal tersebut disampaikan Puan usai menutup Sidang ke-2 IPPP di Fairmont Jakarta. Sidang IPPP merupakan inisiatif DPR untuk memperkuat kemitraan di kawasan Pasifik dengan pertemuan pertama digelar pada 2018 lalu.
Delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang ke-2 IPPP ini adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Turut pula hadir organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) pada kegiatan ini.
Puan mengatakan, pertemuan IPPP menunjukkan peran penting DPR RI dalam mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik dalam merespons berbagai tantangan regional.
“Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerjasama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah,” paparnya.
Sidang yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik membahas sejumlah isu penting pada 3 sesi pleno.
Pada sidang pleno pertama yang mengambil tema Fostering regional
connectivity and inclusive development. Puan memimpin diskusi tentang peran parlemen untuk mendorong konektivitas regional dan pembangunan yang inklusif.
“Saya juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, termasuk perlunya pemberdayaan perempuan termasuk dalam dunia politik,” jelas Puan.
Pada sesi kedua, anggota IPPP berdiskusi mengenai topik Connecting Our Seas and People: Opportunities and Challenges. Dalam sesi ini parlemen Indonesia-Pasifik sepakat untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan baik secara fisik maupun non fisik.
Menurut Puan, anggota Sidang IPPP pun membahas tentang konektivitas wilayah kelautan yang ditekankan pada pentingnya infrastruktur perhubungan udara dan laut, serta kerja sama penerapan teknologi komunikasi.
“Kita juga akan terus mendorong kerja sama people-to-people melalui pendidikan, pariwisata, pertukaran budaya dan lain sebagainya"
Lalu di sesi ketiga sidang, IPPP mengangkat topik Harnessing Maritime Potentials for Sustainable and Inclusive Growth yang secara spesifik membahas kerjasama pembangunan inklusif dengan memanfaatkan potensi kelautan.
“Dalam hal ini, beberapa isu yang menjadi perhatian kita bersama adalah kerja sama dalam pengembangan ekonomi biru, industri dan perdagangan produk perikanan, hingga pariwisata laut atau maritime tourism,” ungkap Puan.
Dari hasil sesi-sesi diskusi tersebut, parlemen Indonesia-Pasifik menuangkan hasil pertemuan dalam dokumen Chair's Summary yang merefleksikan aspirasi bersama pertemuan IPPP. Puan pun merinci poin-poin Chair's Summary Sidang IPPP di Jakarta tahun 2024.
“Pertama, menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra pembangunan bagi negara-negara Pasifik,” tegasnya.
Poin kedua Chair's Summary Sidang ke-2 IPPP adalah tentang komitmen DPR membantu parlemen negara-negara Pasifik meningkatkan kapasitas dalam menjalankan fungsi parlemen (legislasi, pengawasan, dan anggaran).
“DPR RI juga siap membantu meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan parlemen di bidang perancangan undang-undang, pengelolaan media, dan pengembangan teknologi informasi,” sebutnya.
Cucu Bung Karno itu melanjutkan, poin ketiga dari hasil Sidang ke-2 IPPP yakni kesepakatan untuk memperkuat kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Puan juga mendorong agar peran IPPP dapat dimaksimalkan.
Streaming