Eks Penyidik KPK Ungkap Nilai Tambah Pahala Nainggolan Sebagai Capim

Jakarta: Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengungkapkan ada nilai tambah yang dimiliki Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan sebagai calon pimpinan (capim). Pahala dinilai mengetahui seluk beluk kebutuhan di Lembaga Antirasuah.

“Tentu sebagai orang dalam KPK, setidaknya Pahala mempunyai nilai tambah karena menangani langsung pencegahan korupsi,” kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada Medcom.id, Sabtu, 13 Juli 2024.

Yudi menjelaskan selama memenuhi syarat, Pahala berhak maju sebagai capim KPK. Tapi, panitia seleksi (pansel) juga jangan terbuai dengan posisi Pahala di KPK.

Pansel, lanjut dia, tetap harus menguji Pahala seperti dengan kandidat lainnya. Rekam jejak Pahala harus ditelusuri.

“Saya yakin tentu pansel tetap menelusuri rekam jejaknya selama di KPK, baik itu kerja maupun ketaatan terhadap aturan,” ucap Yudi.

Yudi juga mendorong pegawai KPK lainnya yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Sebab, kebutuhan instansi itu lebih diketahui pegawainya sendiri.

“Saya berharap internal KPK lainnya yang memenuhi syarat sesuai UU juga maju mendaftar sebagai capim agar kompetisi seleksi semakin ketat dan berkualitas, siapa pun yang terpilih,” ujar Yudi.
 

Baca Juga:  Pansel Harap Ada Lonjakan Pendaftaran Capim dan Cadewas KPK

Jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Capim dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terus bertambah. Panitia Seleksi (Pansel) mencatat sebanyak 203 orang telah mendaftar hingga pukul 16.00 WIB, Jumat, 12 Juli 2024.
 
"Capim KPK 116 (orang), cadewas 87 orang," ujar Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Arief Satria dalam keterangan resminya, Jumat, 12 Juli 2024.
 
Arief menyebut pendaftaran bakal ditutup pada Senin, 15 Juli 2024. Dia mengajak masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi segera mendaftar.

"Di penghujung waktu pendaftaran ini kami ingin mengajak putra-putri terbaik, yang peduli terhadap masa depan Indonesia, yang peduli terhadap masa depan pemberantasan korupsi, di Indonesia untuk segera mendaftar," jelas dia.