Streaming 
Sekjen PBB Antonio Guterres. (Anadolu Agency)
Sekjen PBB Desak Israel Batalkan Kebijakan 'Properti Negara' di Tepi Barat
Willy Haryono • 17 February 2026 11:00
New York: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras persetujuan Israel untuk mendaftarkan lahan di Tepi Barat sebagai “properti negara,” dan memperingatkan bahwa langkah tersebut mengancam akan merampas hak warga Palestina serta memperkuat pendudukan.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada wartawan bahwa tindakan tersebut, termasuk keberadaan Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan, “tidak hanya bersifat destabilisasi, tetapi juga, seperti diingatkan oleh Mahkamah Internasional, melanggar hukum.”
Dilansir dari Yeni Safak, Selasa, 17 Februari 2026, pernyataan itu muncul setelah keputusan pemerintah Israel pada Minggu untuk melanjutkan prosedur pendaftaran tanah di Area C, yang diajukan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Katz.
Guterres menegaskan kembali bahwa “semua permukiman Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta rezim yang terkait dengannya, tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.”
Warga Palestina memandang langkah tersebut sebagai pendahuluan menuju aneksasi resmi, yang dapat merusak solusi dua negara yang didukung komunitas internasional.
Seruan untuk Pembatalan
Sekjen PBB mendesak Israel untuk “segera membatalkan langkah-langkah tersebut,” dan memperingatkan bahwa “arah perkembangan saat ini di lapangan mengikis prospek solusi dua negara.”Guterres juga menyerukan semua pihak untuk “mempertahankan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang langgeng, yaitu solusi dua negara melalui negosiasi, sesuai resolusi Dewan Keamanan dan hukum internasional.”
Kecaman ini menambah tekanan internasional terhadap kebijakan Israel terkait lahan di wilayah pendudukan.
Baca juga: OKI Kecam Kebijakan Permukiman Israel, Desak DK PBB Bertindak