Editorial MI: Saatnya ASEAN Way Menjadi ASEAN Win

KONFRENSI Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN telah dibuka secara resmi, kemarin. Mulai dari tuan rumah KTT, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr hingga Presiden RI Prabowo Subianto menyerukan pesan serupa, yakni mendorong peningkatan kerja sama di ASEAN.

Marcos menekankan urgensi kerja sama itu karena konflik geopolitik saat ini. Adapun Prabowo mengingatkan risiko El Nino ekstrem yang dapat memengaruhi produksi pangan. Ia menyerukan koordinasi kawasan untuk memajukan cadangan pangan.

Kerja sama memang sudah menjadi niat mulia sejak pendirian perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara ini pada 1967. Di hampir lima dekade usianya pun sudah begitu banyak kerja sama dijalin, baik intra-ASEAN maupun kerja sama regional dengan negara non-member. Bahkan soal traktat persahabatan saja ASEAN sudah berhasil menjalin dengan 57 negara.

Harus diakui, banyaknya kerja sama tersebut belum menjadi jawaban atas keraguan bahwa ASEAN bisa solid bersatu. Gambaran terukurnya antara lain ada pada besaran perdagangan intra-ASEAN yang pada 2024 hanya berkontribusi 20% dari total perdagangan kawasan. Bandingkan dengan perdagangan intra-Uni Eropa yang menyumbang 60% total perdagangan kawasan itu.

Angka ASEAN adalah ironi, apalagi jika mengingat sudah sejak 2010, ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) berlaku. Kesepakatan ini menghapus hampir seluruh tarif di antara negara-negara ASEAN.

Artinya, dalam urusan perdagangan tersebut, hambatan terbesar di ASEAN ialah hambatan nontarif. Hambatan itu mulai dari aturan kandungan lokal tiap-tiap negara, pembatasan ekspor, hingga sistem lisensi impor.

Alih-alih membentuk pasar tunggal, pelaku usaha di ASEAN justru harus menghadapi kumpulan aturan yang tidak seragam, yang pada akhirnya meningkatkan biaya kepatuhan dan membuat perusahaan enggan memandang ASEAN sebagai satu kesatuan ekonomi.

Pertemuan Kepala Negara anggota ASEAN di Cebu, Filipina Jumat 8 Mei 2026. Foto: ASEAN.

Di sektor lainnya, kegamangan persatuan ASEAN lebih jelas lagi. Dalam menghadapi konflik antaranggota, misalnya krisis Myanmar, prinsip ASEAN Way atau menghindari intervensi selalu berlaku. Dengan begitu, mekanisme-mekanisme untuk mengatasi konflik, seperti Protokol Penyelesaian Sengketa atau mekanisme Good Offices, hampir tidak pernah dipakai.

Memang, bisa jadi prinsip ASEAN Way yang memanjangkan umur perhimpunan ini di dalam kawasan dengan potensi konflik tinggi. Namun, berbagai krisis global saat ini, baik perang maupun alami, harus membawa refleksi akan persatuan di ASEAN. Berkaca dari perang AS-Israel vs Iran pun, tidak ada negara ASEAN yang kebal dari ancaman krisis energi.

Di sisi lain, potensi ASEAN soal energi bersih maupun pangan juga tidak akan menjadi kekuatan besar tanpa benar-benar bersatu. Jawaban ini tentunya ada pada tiap-tiap kepala negara. Kita pantas mengapresiasi Presiden Prabowo yang menunjukkan tekad mengenai hal itu pada KTT Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang berlangsung di Filipina, sehari sebelum pembukaan resmi KTT ASEAN.

Prabowo mengingatkan akan potensi besar tenaga air, surya, hingga angin yang dimiliki kawasan ini. Ia pun mempertanyakan kesiapan para negara anggota BIMP-EAGA untuk bertindak berdasarkan potensi itu. Prabowo bahkan mendorong langkah konkret untuk pengembangan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, hingga peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans-Borneo Power Grid.

Kita berharap pertemuan di Filipina, baik KTT ASEAN maupun KTT-KTT khusus lainnya, membawa perubahan nyata dalam persatuan ASEAN. Saatnya konsep ASEAN Way berbuah menjadi ASEAN Win. Dengan demikian, ASEAN benar-benar menjadi kekuatan yang memberi keuntungan nyata kepada para anggotanya.