DK PBB Sampaikan Harapan untuk Sekjen Berikutnya, Soroti Isu Reformasi

New York: Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan harapan mereka terhadap sosok sekretaris jenderal PBB berikutnya, dengan menekankan perlunya reformasi, akuntabilitas, serta penguatan kembali mandat utama organisasi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Pandangan tersebut disampaikan dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB menjelang berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 31 Desember 2026.

Tiongkok mengemukakan empat prinsip utama yang diharapkan dapat menjadi pedoman kepemimpinan PBB ke depan, yakni menjunjung keadilan dan kesetaraan, memperkuat multilateralisme, mengedepankan solusi politik dalam penyelesaian konflik, serta memprioritaskan pembangunan sebagai fondasi perdamaian.

“Tanpa pembangunan, perdamaian tidak bisa bertahan dan konflik tidak dapat benar-benar diselesaikan,” ujar perwakilan Tiongkok, seperti dikutip Anadolu Agency, Senin, 15 Desember 2025.

Prancis menilai sekretaris jenderal berikutnya perlu membawa PBB kembali pada tujuan awal yang dirumuskan sekitar 80 tahun lalu, yakni menjaga perdamaian dan kemakmuran global. Delegasi Prancis menyebut sekretaris jenderal sebagai representasi tatanan internasional berbasis hukum dan berharap figur tersebut mampu menjadi kompas moral dalam menghadapi berbagai isu global, sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas organisasi.

Rusia menilai PBB kerap belum sepenuhnya memenuhi harapan komunitas internasional, meskipun memiliki potensi besar. Moskow menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan melalui penerapan keputusan antarnegara secara jujur serta menyesuaikan sistem PBB dengan realitas geopolitik global saat ini. Rusia juga menegaskan bahwa sekretaris jenderal harus menjalankan perannya sesuai Piagam PBB dengan menjaga prinsip netralitas.

Amerika Serikat dan Inggris sama-sama menyerukan agar PBB kembali berfokus pada mandat intinya. Inggris menekankan peran PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memberikan bantuan kemanusiaan, serta melindungi hak asasi manusia.

Sementara itu, Amerika Serikat menyoroti masalah birokrasi PBB yang dinilai tidak efisien dan kurang akuntabel. Washington mendesak agar sekretaris jenderal berikutnya memastikan disiplin fiskal, menghentikan pemborosan anggaran, serta menjamin bahwa PBB benar-benar melayani kepentingan negara-negara anggotanya. (Keysa Qanita)

Baca juga:  PBB Sebut Reformasi Dewan Keamanan Butuh Dukungan Negara-Negara Besar