DPRD Kota Bandung Minta Belanja Pegawai Utamakan Sektor Prioritas

Bandung: DPRD Kota Bandung menyoroti tingginya belanja pegawai yang kini berada di ambang batas maksimal 30 persen. Kondisi ini dinilai berpotensi membatasi ruang gerak anggaran, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga layanan publik.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengatakan saat ini belanja pegawai berada di angka 29 persen dari total anggaran. Angka tersebut hanya terpaut tipis dari batas maksimal 30 persen. Dengan demikian, ruang fiskal untuk penambahan pegawai menjadi terbatas.

"Memang secara aturan masih aman, tapi ruangnya sangat sempit. Sementara di lapangan masih ada kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi," ujar Asep Mulyadi di Bandung, Sabtu, 11 April 2026.

Asep mencontohkan sektor pendidikan yang masih kekurangan tenaga guru. Selain itu, beberapa instansi pemerintah daerah juga dilaporkan mengalami keterbatasan sumber daya manusia. Menurut Asep, kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk tetap memenuhi kebutuhan layanan publik tanpa melanggar ketentuan anggaran.

"Ini perlu solusi bersama. Kebutuhan pelayanan harus tetap berjalan, tapi aturan juga tidak boleh dilanggar," kata Asep.
 

DPRD meminta pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara selektif dan berbasis prioritas, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. DPRD juga mendorong Pemkot Bandung untuk memperkuat sumber pendapatan daerah. Salah satu yang dinilai paling potensial adalah sektor pariwisata.

Asep menilai tingginya mobilitas wisatawan ke Kota Bandung dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menambah beban masyarakat.

"Perputaran ekonomi dari wisatawan ini yang harus dimaksimalkan. Dampaknya luas, mulai dari hotel, restoran, hingga UMKM," jelas Asep.

Asep berharap optimalisasi sektor pariwisata dapat menjadi penopang fiskal daerah sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.

"Jadi, bukan menambah beban masyarakat, tapi memaksimalkan potensi yang sudah ada," tandas Asep.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan Pemerintah Kota Bandung akan mengelola belanja pegawai secara hati-hati dengan mengedepankan efisiensi dan penataan prioritas.

Menurut Farhan, pemenuhan kebutuhan pegawai tetap dilakukan, namun difokuskan pada sektor-sektor krusial yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Kami akan memastikan setiap kebijakan penambahan pegawai benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar penambahan jumlah. Efisiensi dan optimalisasi kinerja menjadi kunci," ujar Farhan di Bandung, Sabtu, 11 April 2026.

Farhan juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) agar pelayanan tetap maksimal meskipun ruang fiskal terbatas. Pemkot Bandung akan terus mendorong peningkatan PAD melalui berbagai sektor potensial, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kita harus menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan. Fokusnya bukan hanya pada pembatasan, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," tandas Farhan.