Korsel Perbarui Materi Unifikasi, Adopsi Konsep Dua Negara dengan Korut

Seoul: Kementerian Unifikasi Korea Selatan telah resmi menerbitkan materi edukasi baru yang mencerminkan pergeseran kebijakan terhadap Korea Utara pada Senin, 30 Maret 2026.

Institut Nasional untuk Pendidikan Unifikasi Damai merilis buku teks tahun 2026 yang mengadopsi kerangka dua negara Korea Selatan dan Korea Utara yang hidup berdampingan secara damai.

Dikutip dari Miami Herald, Selasa, 31 Maret 2026, perilisan buku teks terbaru ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan hubungan antar-Korea.

Dalam buku berjudul Understanding Unification Issues 2026, pemerintah di bawah Presiden Lee Jae-myung menekankan bahwa hubungan antar-Korea perlu dikembangkan menjadi hubungan yang kooperatif. Kebijakan ini mengakui realitas bahwa Semenanjung Korea saat ini terdiri dari dua sistem negara yang terpisah, namun tetap mengarah pada tujuan penyatuan di masa depan.

Menteri Unifikasi Chung Dong-young juga mulai menggunakan terminologi negara secara formal untuk merujuk Korea Utara. Jika sebelumnya unifikasi ditekankan sebagai integrasi di bawah sistem demokrasi liberal, pendekatan terbaru mendefinisikannya sebagai proses pembentukan komunitas baru yang bersatu.

Dalam materi tersebut, urutan penyebutan hubungan diplomatik juga disesuaikan, termasuk penggunaan istilah Korea Utara–AS menggantikan AS–Korea Utara. Buku itu juga mengakui sistem politik Korea Utara sebagai bagian dari upaya membangun kerangka koeksistensi melalui dialog.

Selain itu, volume pendamping berjudul Understanding North Korea 2026 memuat gambaran kondisi internal Korea Utara. Laporan tersebut menyebut warga di sana semakin bergantung pada panel surya kecil dan baterai impor dari Tiongkok akibat kekurangan listrik yang berkepanjangan.

Meski kontrol pemerintah tetap ketat, aktivitas ekonomi swasta dilaporkan terus berkembang. Penggunaan mata uang yuan Tiongkok juga meningkat signifikan di bawah kepemimpinan Kim Jong-un.

Kerja sama ekonomi dengan Rusia disebut meningkat sejak kesepakatan kemitraan pada 2024, terutama di sektor energi, pangan, dan tenaga kerja.

Laporan itu juga mencatat munculnya kelompok kaya baru di Korea Utara yang mampu mengakses perumahan mewah, kendaraan, serta barang konsumsi kelas atas. Namun, kesenjangan ekonomi di masyarakat dilaporkan semakin melebar.

Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa materi ini bertujuan mendorong dialog, kerja sama, dan pendekatan berbasis fakta di tengah dinamika global, termasuk persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta dampak perang di Ukraina.

Materi tersebut akan didistribusikan ke sekolah-sekolah serta tersedia melalui platform digital dan aplikasi seluler. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Presiden Lee Tegaskan Tujuan Utama Korsel adalah Reunifikasi dengan Korut