Streaming 
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan layar
Rencanakan Pengadilan Ad Hoc, Prabowo Ingin Direksi BUMN 30 Tahun Terakhir Diperiksa
Anggi Tondi Martaon • 14 August 2026 11:39
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam 30 tahun terakhir. Bahkan, Kepala Negara berencana membentuk pengadilan khusus untuk memeriksa kinerja para direksi.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD dikutip dari Metro TV, Jumat, 14 Agustus 2026.
Wacana tersebut mengemuka karena Prabowo menilai direksi BUMN bekerja seenaknya. Mereka dinilai tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.
"Pemerintah tidak dianggap, saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ungkap Prabowo.
Presiden Prabowo menyampaikan dirinya bakal menghadapi lembaga legislatif pusat untuk menyampaikan wacana tersebut. Di sisi lain, Prabowo mengusulkan amnesti bagi jajaran direksi yang mengakui kesalahannya.
.jpeg)
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan layar
"Kita perlu memberikan peluang semacam amnesty khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan," ujar Prabowo.