Pelestarian Ekosistem Pesisir Salah Satu Pilar Penting

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah cepat memitigasi dampak perubahan iklim dan ancaman abrasi di kawasan Pesisir Utara (Pantura) Jawa Tengah. Komitmen tersebut melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Pelestarian ekosistem pesisir menjadi salah satu pilar penting dalam strategi penanggulangan operasi lingkungan nasional," ujar Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat, dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 6 Juli 2026.

Hal itu diungkap Jumhur usai Gerakan Brebes ASRI, Penanaman Pohon Mangrove di Pantai Randusangan Indah (Parin), Desa Randisangan Randusanga Kulon, Kecamatan Brebres, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat, 3 Juli 2026.

Penaman bibit pohon mangrove kolaborasi antara Kemen KLH, Pemerindah Kabupaten/Pemkab Brebes dan Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal itu, sekaligus menjadi momentum peluncuran Gerakan Brebes ASRI sebagai simbol pemulihan ekosistem pesisir. 

Jumhur juga menyoroti peran strategis hutan bakau atau mangrove. Selain berfungsi sebagai benteng alami penahan abrasi, tanaman ini memiliki kemampuan luar biasa dalam menyerap emisi karbon.

"Mangrove itu juga bisa menyerap emisi karbon, yang kemampuannya empat kali lipat lebih besar" dibandingkan jenis hutan lainnya," jelas Jumhur.

Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat (tengah bertopi) saat penanaman bibit pohon mangrove di Desa Randusangan Kulon, Brebes.(MI/Supardji Rasban)

Menurut Jumhur, berdasarkan data KLH, dari total 3,4 juta hektare luas hutan mangrove di Indonesia, sekitar 30 persen atau setara 770 ribu hektare berada dalam kondisi rusak. Pemerintah ingin agar program ini dapat direplikasi secara masif untuk mengejar target penurunan emisi global. 

“Termasuk untuk merespons tingginya kerentanan wilayah Jawa Tengah, khususnya Semarang dan kaawasan Pantura lainnya,” terang Jumhur.

Jumhur menambahkan meskipun rencana pembangunan infrastruktur tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) tetap ada, prosesnya memakan waktu lama. Oleh sebab itu, penanaman mangrove menjadi solusi prioritas yang harus segera dioptimalkan.

“Selain masalah abrasi, pemerintah juga tengah menggodok regulasi baru untuk mengatasi penurunan permukaan tanah (land subsidence) akibat eksploitasi air tanah yang masif. Regulasi tersebut mewajibkan penerapan konsep water farming,” jelas Jumhur.

Jumhur mengatakan kebijakan ini menyasar sektor perkantoran, hotel, dan pengguna air tanah skala besar di area perkotaan. “Penerapannya dilakukan melalui pembuatan lubang resapan biopori dan penanaman pohon agar air kembali meresap ke dalam tanah,” ujar Jumhur.

Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal, Sudirman Said, menyampaikan sebagai bentuk kontribusi konkret, pihak kampus menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam program nasional maupun daerah. 

“UHN berkomitmen menyukseskan program Kementerian Lingkungan Hidup untuk menanam pohon mangrove, sekaligus mendukung program kerja Gubernur Jawa Tengah yang dikenal dengan gerakan "Magari Segoro" (memagari laut) melalui penanaman pohon mangrove,” terang Sudirman Said.

Wakil Bupati Brebes, Wurja, mengapresiasi kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke wilayahnya. Kehadiran jajaran kementerian ini membawa dampak psikologis yang sangat positif bagi jajaran pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat.

"Terima kasih atas kehadiran beliau, Pak Menteri. Kehadiran beliau ini akan memberikan semangat kepada kita semua, dan semua masyarakat," ujar Wurja.