Anggaran Bencana Harus Jadi Prioritas Kementerian dan Lembaga

Jakarta: Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap anggaran penanganan bencana. Seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki anggaran yang siap digunakan ketika terjadi bencana alam.

“Anggaran bencana alam harus selalu standby dan menjadi prioritas di seluruh kementerian dan lembaga, tidak boleh ditunda-tunda sedikit pun. Sebab, rakyat percaya pada pemerintah pusat," ujar mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) dalam keterangannya, dikutip Jumat, 11 September 2026.

Menurut OSO, keterlambatan bantuan bencana berpotensi menimbulkan kekecewaan dari masyarakat . Oleh karena itu, dia meminta jajaran menteri dapat bekerja cepat dalam merespons kondisi darurat.

Di samping itu, OSO mengusulkan adanya program nasional yang mendorong daerah-daerah lain ikut membantu ketika suatu wilayah mengalami bencana. Menurut dia, solidaritas antardaerah merupakan bagian penting dari semangat kebangsaan.

“Kalau satu daerah kena bencana, maka daerah lain juga ikut membantu meringankan sebagai bentuk toleransi sesama anak daerah dan anak bangsa. Untuk daerah, saya akan bersama kalian," ujar Ketua Umum Partai Hanura itu.

Penyaluran Anggaran

OSO menilai keberadaan pemerintah pusat dan pemerintah daerag merupakan satu kesatuan. Sehingga, anggaran yang telah ditetapkan untuk daerah harus diberikan sesuai ketentuan.

“Dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN. Jadi, anggaran daerah itu wajib diberikan kepada daerah," tegas OSO.

OSO juga menyoroti persoalan dana bagi hasil (DBH). Dia menilai pemerintah pusat harus memastikan kebijakan DBH berjalan di tengah keterbatasan sumber pendanaan di daerah. "Karena sumber dana di daerah terbatas, maka perlu dipikirkan agar dana bagi hasil dipastikan dibagikan ke daerah dengan jumlah yang proporsional," jelas OSO.

Sementara itu, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, mengatakan guyuran dana ke daerah sangat penting untuk membiayai layanan dasar masyarakat.

“Kami memerlukan satu kewajaran tertentu dari pemerintah pusat, sedikit demi sedikit mengembalikan lagi TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang telah dikurangi,” ujar Bursah.

Bursah mengatakan pemerintah daerah mafhum dengan langkah pemerintah yang memfokuskan anggarannya untuk menggenjot sejumlah program strategis nasional. Bursah mencontohkan program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program ketahanan pangan.

Namun, Bupati Lahat itu menilai pengurangan TKD perlu dievaluasi agar tidak mengganggu kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Bahkan beberapa gubernur menitipkan suara kepada saya supaya TKD dikembalikan seperti awal," ungkap Bursah.

Hal senada disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Menurut dia, pemangkasan TKD berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan. Kota Bandung, kata dia, mengalami penurunan TKD hampir Rp 700 miliar pada tahun ini.

"Kita di daerah harus punya jejaring yang sangat kuat di Pemerintah Pusat. Sekarang, orientasinya lebih banyak pengendalian fiskal di pusat,” ucap Farhan.

Ilustrasi. Medcom

Ekonom Senior, Fuad Bawazier menilai, hanya sedikit daerah di Indonesia yang benar-benar mampu mandiri secara fiskal. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang berbeda antara daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan daerah yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Dia mencontohkan beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, Badung, Bali, yang fiskalnya kuat bukan dari pendapatan pertambangan. Kemudian, Kabupaten Bengkalis, dan Provinsi Riau yang fiskalnya gagah karena pertambangan.

"Pokoknya hanya ada beberapa, kurang dari sepuluh jari istilahnya, yang memang bisa mandiri secara keuangan APBD-nya. Sebab itu, perlu ada kebijakan asimetris. Daerah-daerah yang merupakan pengecualian ini, bisa mendapatkan perlakuan berbeda dari daerah pada umumnya," ujar Fuad.