DPP Golkar Layangkan Somasi kepada Said Didu dan Sri Radjasa

Jakarta: Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Langkah tersebut dilakukan untuk menanggapi sejumlah konten yang dibuat keduanya dan dinilai perlu mendapatkan klarifikasi.

Koordinator Tim Bakumham DPP Golkar Muhammad Sattu Pali, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Somasi disampaikan setelah melakukan pembahasan terkait konten yang beredar.

Ia menjelaskan, pengurus pusat Bakumham sebelumnya telah dipanggil Bahlil untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, Bakumham kemudian diberikan tugas untuk menyampaikan sikap resmi partai terhadap konten yang dipermasalahkan.

"Jadi hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," ujar Sattu Pali kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
 

Sattu Pali menyebut pihaknya telah melakukan rapat internal untuk membahas langkah yang akan ditempuh. Pemberian kuasa dari Bahlil kepada pengurus pusat Bakumham menjadi dasar bagi tim untuk menangani persoalan tersebut.

Ia menegaskan Bakumham merupakan badan di lingkungan DPP Partai Golkar yang memiliki tugas menangani berbagai persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan ketua umum maupun kader dan pengurus partai di tingkat daerah.


Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Foto: Metro TV.

"Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM, salah satu badan yang dibentuk dan ditugaskan untuk menangani permasalahan-permasalahan hukum yang baik yang dihadapi oleh ketua umum maupun yang dihadapi oleh seluruh kader pengurus dan di daerah Partai Golkar," kata Sattu Pali.

Melalui somasi terbuka tersebut, DPP Partai Golkar menyampaikan keberatan terhadap konten yang dipersoalkan sekaligus melibatkan pihak-pihak yang turut menyebarluaskannya.

(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)