Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni. Foto: Istimewa.
Kemendagri Maksimalkan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Arga Sumantri • 14 November 2026 21:58
Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah perlu terus dimaksimalkan agar mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Menurutnya, pemanfaatan layanan digital bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan menjadi kebutuhan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
"Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu terus kita maksimalkan. Upaya ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif," ujar Fatoni dalam keterangan tertulis, Sabtu, 14 November 2026.
Ia juga berharap seluruh pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan berbagai layanan digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan sistem digital secara maksimal dinilai dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas tata kelola sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Dengan demikian, tata kelola keuangan daerah dapat berjalan lebih baik, transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegas Fatoni.
"Kami berkomitmen menghadirkan berbagai terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah agar transformasi digital dapat berjalan semakin optimal," ucap Fatoni.

Pemberian penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital. Dok Istimewa.
Sabet Penghargaan Transformasi Digital
Keseriusan transformasi digital keuangan daerah mengantarkan Agus Fatoni meraih penghargaan Anugerah Penggerak Transformasi Digital. Penghargaan tersebut secara resmi diserahkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.Dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah, Ditjen Bina Keuda Kemendagri telah menghadirkan 17 inovasi digital. Berbagai inovasi tersebut dikembangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses administrasi serta kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya belanja pemerintah, sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda secara rutin mengevaluasi realisasi belanja daerah setiap tiga bulan untuk mendorong optimalisasi penggunaan anggaran.
"Setiap tiga bulan sekali kami sangat rajin dengan Dirjen Keuangan Daerah, di sini ada Pak Fatoni, melihat daerah-daerah mana yang tinggi mana rendah, kita umumkan. Supaya yang rendah-rendah merasa terpancing untuk membelanjakan uang beredar di masyarakat," ujar Tito.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga membutuhkan dukungan penguatan sumber daya manusia (SDM), selain optimalisasi potensi sumber daya alam. Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat.
"Jangan terlalu bangga dengan kekayaan alam yang Anda punyai. Kalau human capital tidak dimajukan, SDM-nya tidak unggul, terdidik, terlatih menjadi tenaga kerja yang terampil, Anda akan jadi penonton di kampung sendiri," terang Tito.