BI Waspadai Dampak El Nino terhadap Inflasi Pangan

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mewaspadai dampak fenomena El Nino berkepanjangan terhadap stabilitas harga pangan. Sejumlah komoditas, terutama beras, cabai, dan bawang merah, berisiko mengalami tekanan pasokan akibat gangguan cuaca yang dapat menurunkan produksi di sejumlah daerah.

Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali mengatakan, tekanan inflasi pangan bergejolak atau volatile food perlu diwaspadai seiring meningkatnya inflasi kelompok tersebut pada September 2026.

"Dari sisi lain juga tekanan inflasi ini kita perlu waspadai adalah inflasi volatile food yang naik menjadi 5,03 persen," ungkap Ricky dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
 

Inflasi pangan bergejolak meningkat

Ricky menjelaskan, inflasi volatile food secara nasional mencapai 5,03 persen. Tekanan harga pangan terutama dipengaruhi gangguan produksi dan pasokan di sejumlah daerah sentra pangan.

Secara spasial, tekanan inflasi pangan bergejolak tertinggi tercatat di Sulawesi dengan inflasi mencapai 8,63 persen. Komoditas penyumbang tekanan inflasi di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan, termasuk cakalang dan tongkol.

Sementara itu, inflasi volatile food di Kalimantan mencapai 7,62 persen. Tekanan di wilayah tersebut terutama berasal dari beras, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, dan sejumlah komoditas ikan.


Ilustrasi. Foto: dok MI.
 

Ricky menambahkan, fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pangan, terutama di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatra.

Komoditas yang dinilai rentan terhadap dampak perubahan cuaca tersebut meliputi beras, cabai, dan bawang merah. Karena itu, BI mendorong penguatan pasokan dan distribusi untuk mengantisipasi kenaikan harga di daerah yang mengalami defisit pangan.
 

Strategi BI menjaga stabilitas harga pangan

Untuk mengantisipasi dampak El Nino, BI mendorong kerja sama antardaerah (KAD) guna mempercepat distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit.

BI juga mengembangkan dashboard rantai pasok yang terintegrasi dengan neraca pangan. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi surplus dan defisit setiap komoditas, ketersediaan stok, biaya distribusi, hingga jalur penyaluran yang paling efisien.

"Ini agar pasokan dari produk-produk tersebut seperti beras, cabai, dan bawang merah dari daerah surplus bisa lebih cepat masuk ke daerah yang dalam kondisi defisit," jelas Ricky.

Selain memperkuat distribusi, BI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mendorong fasilitas distribusi pangan, operasi pasar, dan gerakan pasar murah. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus meredam tekanan harga di wilayah terdampak.

Untuk jangka panjang, pengendalian inflasi juga dilakukan melalui penguatan sektor hulu pertanian. Upaya tersebut mencakup penerapan Good Agriculture Practices (GAP), penyediaan infrastruktur irigasi, serta pemanfaatan teknologi dan bibit tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca.

Ricky menegaskan, BI melalui 46 kantor perwakilan di daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam TPID untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi, mengantisipasi gangguan pasokan akibat El Nino, dan meminimalkan dampaknya terhadap inflasi di berbagai daerah. (Selsha Septifanie Gunawan)