Kemlu AS Bantah Adanya Rencana Evakuasi di Wilayah Teluk

Kemlu AS tepis laporan memerintahkan keberangkatan sejumlah personel beserta anggota keluarga. Foto: Anadolu

Kemlu AS Bantah Adanya Rencana Evakuasi di Wilayah Teluk

Fajar Nugraha • 22 October 2026 10:05

Washington: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menepis laporan yang menyebutkan bahwa mereka bersiap untuk memerintahkan keberangkatan sejumlah personel beserta anggota keluarga mereka dari kedutaan besar AS di wilayah Teluk.

Pihak kementerian menegaskan bahwa langkah tersebut hanya berlaku untuk Arab Saudi.

"Informasi tersebut tidak akurat," ujar juru bicara lembaga itu, Tommy Pigott, melalui X, menanggapi laporan dari berbagai media, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis 22 Oktober 2026.

“Kementerian Luar Negeri AS hanya mengeluarkan perintah keberangkatan bagi pegawai pemerintah AS yang tidak mendesak beserta anggota keluarga mereka di Arab Saudi," kata Pigott.

Pigott merujuk pada tindakan permusuhan oleh kelompok Houthi dari Yaman terhadap Arab Saudi, termasuk serangan terhadap bandara sipil dan infrastruktur penting lainnya yang telah mengakibatkan jatuhnya korban sipil serta gangguan perjalanan yang signifikan.

"Keselamatan dan keamanan personel Departemen beserta keluarga mereka tetap menjadi prioritas utama kami, dan kami akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi serta mendukung mereka," tambah Pigott.

Presiden Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya laporan mengenai perintah bagi personel kedutaan besar AS untuk meninggalkan pos mereka di Timur Tengah.

Saat ditanya oleh seorang wartawan mengapa personel kedutaan diperintahkan untuk meninggalkan pos mereka di kawasan tersebut, Trump mengaku tidak mengetahui langkah-langkah yang dilaporkan itu.

"Saya tidak tahu apakah mereka diperintahkan untuk pergi. Anda baru saja memberi tahu saya sesuatu yang tidak saya ketahui," ujar Trump kepada para wartawan.

Sebelumnya, Kedutaan Besar AS di Arab Saudi telah memperingatkan warga negara Amerika mengenai potensi eskalasi lebih lanjut dalam tindakan permusuhan terhadap kerajaan tersebut, dengan merujuk pada serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok Houthi.

Dalam sebuah peringatan keamanan, pihak kedutaan menyatakan bahwa tindakan permusuhan tersebut dapat meningkat "dengan cepat" melampaui area yang terdampak langsung, serta mengimbau warga negara AS di seluruh Arab Saudi untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi keamanan.

"Warga negara AS diingatkan untuk mengikuti panduan dari peringatan nasional yang dikeluarkan oleh Pertahanan Sipil Arab Saudi melalui siaran seluler," demikian bunyi imbauan tersebut.

Kedutaan besar tersebut juga mengumumkan pembatasan bagi personel pemerintah AS dalam menggunakan bandara-bandara di kerajaan itu, menyusul serangan rudal dan kendaraan udara nirawak (UAV) yang terjadi baru-baru ini.

"Pegawai pemerintah AS yang bekerja di Arab Saudi memerlukan izin khusus dari Kepala Perwakilan (Chief of Mission) untuk menggunakan bandara mana pun di Arab Saudi," demikian bunyi peringatan tersebut.

Menurut imbauan itu, operasional di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh masih ditangguhkan, sementara Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam tetap beroperasi, namun mengalami sejumlah penundaan dan pembatalan.

Imbauan ini muncul di tengah meningkatnya permusuhan antara kelompok Houthi dan koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Kelompok Houthi baru-baru ini mengancam akan menyasar infrastruktur energi Arab Saudi, termasuk fasilitas yang dioperasikan oleh Saudi Aramco, seiring dengan semakin intensifnya pertempuran di Yaman.

(Fajar Nugraha)