Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi Jadi Andalan Genjot Perekonomian

Jakarta: Pemerintah bakal mengandalkan konsumsi rumah tangga dan investasi untuk menjaga dan mendorong perekonomian di triwulan IV-2023. Itu dilakukan agar target pertumbuhan ekonomi di atas lima persen tahun ini dapat tercapai.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi motor pertumbuhan potensial yang masih bisa didongkrak.

"Triwulan empat ini kalau kita ingin tumbuh full year di atas lima persen, paling tidak minimal triwulan empat harus tumbuh seperti triwulan ketiga. Kita masih yakin full year masih di atas lima persen," ucap Susiwijono pada sebuah acara di Jakarta, Kamis, 23 November 2023.

Pada sisi konsumsi rumah tangga, lanjut Susiwijono, pemerintah telah menyiapkan stimulus fiskal kepada masyarakat miskin. Itu diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan dan bantuan langsung tunai (BLT). Hal tersebut dinilai dapat menjaga daya beli masyarakat di sisa akhir tahun.

Periode bantuan sosial pangan, misalnya, diperpanjang hingga Desember 2024 agar daya beli masyarakat, utamanya yang miskin, tidak tergerus oleh kenaikan harga beras. Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk pemberian beras 10 kilo gram (kg).

Selain itu, pemerintah juga memberikan BLT kepada sekitar 18 juta KPM dalam rangka menghadapi dampak El Nino. Suntikan uang tersebut diharapkan dapat menjaga kemampuan belanja masyarakat atas gejolak harga pangan imbas El Nino.

Baca juga: Tantangan Ekonomi RI, dari Global Sampai Pemilu 2024
 

Tebar insentif demi tingkatkan gairah investasi

Sedangkan dari sisi investasi, kata pria yang karib disapa Susi itu, pengambil kebijakan juga memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah bernilai di bawah Rp2 miliar.

Pembebasan PPN itu berlaku hingga Juni 2024 dan dilanjutkan hingga Desember 2024 dengan besaran diskon 50 persen. Insentif itu ditujukan agar sektor properti dalam negeri dapat bergeliat. Sebab, sektor itu memiliki peran signifikan terhadap kegiatan investasi nasional.

"Komponen bangunan itu menjadi komponen utama PMTB, itu 74 persen. Dari jenis bangunan yang ada, tempat tinggal itu cukup tinggi share-nya 19,9 persen, hampir 20 persen. Karena itu pemerintah menyentuh sektor ini, sehingga keluar lah kebijakan ini," jelas Susi.

Selain itu, sektor properti juga dinilai memiliki dampak berganda yang signifikan. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDB diketahui berkisar 14 persen hingga 16 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor properti mencapai 13,8 juta tenaga kerja.

Belum lagi kontribusi sektor properti di daerah cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Susi mengatakan, sumbangan sektor tersebut bahkan mencapai 31,9 persen dari total PAD.

"Sehingga kalau kita sentuh sektor properti, kita harap bisa kita dorong (pertumbuhan) di triwulan empat. Itu kenapa kita sentuh sektor properti," kata dia.

Upaya menggenjot PMTB juga bakal dilakukan dalam jangka panjang. Sebab, komponen pengeluaran tersebut terus mengalami kemerosotan pertumbuhan dalam tiga dekade terakhir. Akibatnya, kontribusi PMTB terhadap PDB nasional belum optimal.

"Kita harus akui PMTB ini dalam tiga dekade mengalami penurunan memang, 2000-2009 pertumbuhannya bisa sampai delapan persen, 2010-2019 bisa 6,3 persen, namun di tahun-tahun terakhir ini 2021-2022 tinggal 3,8 persen, bahkan di semester I-2023 tinggal 3,3 persen. Nah ini yang perlu kita dorong pertumbuhan investasi PMTB ini," tambah Susi.