DPR Terima Ribuan Aduan Masyarakat

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan DPR menerima ribuan aduan dari masyarakat selama ini. Pengaduan tersebut disampaikan secara tertulis secara fisik maupun online melalui website DPR RI.

“Sejak tanggal 16 Agustus 2023 hingga 31 Juli 2024, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 195 surat fisik dan 4.016 surat melalui website,” kata Puan.

Menurut Puan, ada tiga bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat di mana rinciannya adalah sebanyak 1.282 surat aduan terkait permasalahan hukum, 281 terkait pertanahan dan reforma agraria sebanyak, serta 108 terkait pendidikan.

“Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti bersama mitra kerjanya,” jelasnya.

Puan pun mengatakan, DPR semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat. DPR juga dituntut untuk selalu dekat dan berpihak pada rakyat, dan DPR diharapkan memiliki ketajaman substansi.

“DPR RI juga diharapkan memiliki kehormatan sesuai kedudukannya, serta berperilaku yang memperhatikan rasa kepatutan dan rasa keadilan sosial,” ujar Puan.
 

Baca juga: DPR Nilai Seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Oleh KY Tidak Sesuai UU

Hasil kinerja DPR yang telah disampaikan Puan akan disusun secara detail dalam buku laporan kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2023-2024. Puan mengatakan, Kinerja ini merupakan hasil kerja dari seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI.

“Semua kerja keras itu hanya rakyatlah yang akan menilai, apakah DPR RI telah menjalankannya dengan sungguh-sungguh kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat?” sebutnya.

Lebih lanjut, Puan memastikan DPR selalu selalu terbuka atas kritik dan otokritik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat rakyat. Ia pun mengajak seluruh anggota dewan untuk bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas.

“Seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT DPR RI ke-79, DPR RI akan terus menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat: kekuasaan DPR RI berasal dari rakyat, maka sudah menjadi kewajiban DPR RI menggunakan kekuasaannya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” paparnya.