PBB Hanya Bisa Khawatir Operasi Israel di Rafah Kondisi Kemanusiaan Parah

Hamilton: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas  operasi militer skala besar Israel di kota Rafah, Jalur Gaza selatan pada Senin, 6 Mei 2024.

Dalam pernyataannya, Sekjen Guterres sangat prihatin dengan indikasi bahwa operasi militer skala besar di Rafah, Palestina yang terjadi.

Dalam sebuah pernyataan, Guterres menegaskan kembali seruannya kepada Israel dan Hamas untuk mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri penderitaan yang terjadi di Timur Tengah saat ini.

“Kami sudah melihat pergerakan, banyak dari mereka berada dalam kondisi kemanusiaan yang menyedihkan dan telah berulang kali mengungsi,” jelas Guterres, seperti dikutip Anadolu, Selasa 7 Mei 2024.

“Mereka mencari keselamatan yang berkali-kali ditolak,” tambah Guterres.

Menekankan pentingnya melindungi warga sipil sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional, Guterres juga menegaskan kembali seruan mendesak kepada pemerintah Israel dan kepemimpinan Hamas.

Hal tersebut dilakukan untuk melakukan upaya ekstra yang diperlukan dalam mewujudkan kesepakatan dan menghentikan penderitaan saat ini.

Kehancuran

PBB juga memperingatkan tentang “konsekuensi yang menghancurkan” dari kemungkinan operasi militer Israel ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan, dengan mengatakan bahwa PBB tidak akan terlibat dalam evakuasi apa pun.

“Saya dapat memberitahu Anda bahwa jelas PBB tidak mengambil bagian dalam evakuasi paksa atau mendirikan zona pengungsian di Gaza selatan,” kata Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric kepada wartawan dalam pengarahannya.

“Seperti yang telah kami katakan berulang kali, setiap operasi di Rafah akan mendorong operasi bantuan yang sudah rapuh ke titik puncaknya,” tambah Dujarric.

Dujarric mengatakan bahwa hingga saat ini, semua bahan bakar yang masuk ke Gaza datang melalui penyeberangan Rafah dan memperingatkan bahwa gangguan apa pun terhadap pasokan bahan bakar ini akan menghambat pekerjaan kemanusiaan PBB.

Mengutip pernyataan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan, juru bicara tersebut mengatakan bahwa perintah evakuasi Israel pada Senin di Rafah Timur hanya akan memperburuk penderitaan warga sipil.

“Mereka diinstruksikan untuk pindah ke Al-Mawasi, yang sudah penuh sesak dan tidak memiliki keamanan serta layanan kemanusiaan yang penting. Evakuasi massal dalam skala seperti ini tidak mungkin dilakukan dengan aman,” pungkas Dujarric. (Theresia Vania Somawidjaja)