Airlangga Beberkan Kondisi Ekonomi-Politik Pascapemilu ke Komunitas Keuangan dan Perbankan Inggris

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengupas keberlanjutan program dan kebijakan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan baru pascapemilu di depan Asia House, forum pebisnis dan grup pemikir Inggris.

Komunitas bisnis Inggris dalam Asia House yang banyak didominasi sektor keuangan dan perbankan memang secara regular mengundang menteri dan petinggi pengambil kebijakan Indonesia untuk menjaring informasi dinamika politik dan ekonomi yang menjadi kompas investasi mereka.

Pemilu diikuti lebih dari 200 juta pemilih hanya dalam satu hari. Kurun waktu tiga jam hasil pemilu sudah diketahui hitung cepat alias quick count dengan hasil akurat dari perhitungan manual, kata Airlangga dikutip dalam siaran pers, Selasa, 30 April 2024.
 

Baca juga:  Pemasukan Pemilu di Bawah Perkiraan, Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 5,1% di 2024

Ekonomi Indonesia dalam kondisi baik

Airlangga juga menyampaikan di tengah perubahan geopolitik dan lingkungan global yang tidak menentu perekonomian nasional dalam kondisi yang sangat baik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar lima persen selama delapan kuartal terakhir berturut turut. Kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat. Misalnya, Moody’s menerbitkan Baa2 Stable Outlook untuk Indonesia. Kemudian, Fitch dan JCR memberikan rating BBB.

Ketahanan sektor eksternal juga tetap terjaga, ditandai dengan cadangan devisa yang tetap tinggi yaitu sebesar USD136 miliar. Neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus dalam 46 bulan terakhir. Adapun, pada Februari 2024 angkanya mencapai USD870 juta.

Diskusi juga menyoroti kemajuan Indonesia dalam mencapai aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta kemitraan ekonomi lainnya, yakni:

Proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia.
Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
Keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM.
 
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya.

"Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR)," tegas Airlangga.