Bank Muamalat Serahkan ke BPKH soal Meger BTN Syariah

Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyerahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait wacana merger dengan Bank BTN Syariah.
 
"Dapat kami sampaikan hal tersebut sepenuhnya merupakan ranah/kewenangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat. Kami tentu akan mengikuti arahan dan strategi dari BPKH," kata Corporate Secretary Bank Muamalat Indonesia Hayunaji dilansir Media Indonesia, Jumat, 26 Januari 2024.
 
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan pihaknya melakukan komunikasi dengan pihak BTN Syariah dan Bank Muamalat terkait rencana penggabungan (merger) kedua bank tersebut.
 
Namun hingga saat ini belum ada permohonan perizinan terkait aksi korporasi tersebut.
 

Baca juga:  Pemerintah Bakal 'Kawinkan' Bank Muamalat dan BTN Syariah

Berkomunikasi dengan OJK

Dian mengatakan pada keterangan tertulisnya, kedua pihak telah melakukan komunikasi dengan OJK.
 
"Dalam hal terdapat bank mengajukan permohonan kepada OJK, kami akan segera mengevaluasi dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Dian.
 
Dian juga menjelaskan, OJK akan terus mendukung langkah konsolidasi antara BTN Syariah dan Bank Muamalat dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia.
 
Dalam hal tersebut, OJK akan mendorong terjadinya konsolidasi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) untuk menjadi bank syariah baru dengan minimal total aset Rp200 triliun.
 
Sebelumnya, sinyal penggabungan antara BTN Syariah dan Bank Muamalat datang dari Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan aksi korporasi tersebut diperkirakan rampung pada Maret 2024.
 
Kementerian BUMN sudah melakukan diskusi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemegang saham pengendali Bank Muamalat dan Menteri Agama terkait peluang kerja sama antara BTN Syariah dengan Bank Muamalat.