AS Tak Setuju Dana Milik Palestina Dipindahkan ke Warga Israel

Tel Aviv: Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich memutuskan untuk memindahkan dana milik Palestina yang telah mereka tahan. Dana sebesar USD35 juta atau Rp575 miliar itu akan dipindahkan kepada keluarga Israel yang kerabatnya tewas dalam serangan Palestina.

Menteri Keuangan yang dikenal sebagai tokoh sayap kanan itu mengundang kecaman dengan melalui keputusan tersebut. Amerika Serikat (AS) pun menilai kebijakan ini tidak tepat.

Minggu lalu, badan keamanan dalam negeri Shin Bet memperingatkan bahwa kebijakan pemerintah Israel terhadap Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat yang diduduki dapat menyebabkan keruntuhannya.

PA hanya mampu membayar 50 persen gaji kepada pegawai negeri bulan lalu menyusul keputusan Israel untuk menahan pendapatan pajak dari otoritas yang berpusat di Ramallah.

Pendapatan pajak –,yang dikenal di Palestina dan Israel sebagai maqasa,– dikumpulkan oleh pemerintah Israel atas nama PA atas impor dan ekspor Palestina dan Israel sebagai imbalannya memperoleh komisi sebesar 3 persen.

Pendapatan tersebut diperkirakan berjumlah sekitar USD220 juta setiap bulan dan merupakan sumber pendapatan utama bagi PA.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencairkan pendapatan pajak Palestina.

“Mengapa ini penting. Pemerintah Biden sangat khawatir Otoritas Palestina bisa runtuh jika pendapatan pajak tidak segera ditransfer,” kata pejabat AS, seperti dikutip Axios, Jumat 14 Juni 2024.

Kehancuran ekonomi pada gilirannya dapat menyebabkan eskalasi di Tepi Barat selain perang di Gaza dan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller menyebut keputusan Smotrich sebagai "sangat keliru" dan mengatakan pemerintahan Biden telah menjelaskan kepada pemerintah Israel bahwa "dana ini milik rakyat Palestina."

“Perintah Smotrich berisiko mengganggu stabilitas Tepi Barat dan semakin membahayakan keamanan Israel sendiri," kata Miller dalam konferensi pers di Washington.

Berdasarkan perjanjian yang telah berlangsung puluhan tahun, Israel memungut bea cukai dan pajak impor atas nama Otoritas Palestina. Pendapatan tersebut merupakan sebagian besar anggaran Palestina, terutama karena bantuan internasional telah menurun.