BPJPH Bakal Tindak Pemeras dalam Pengurusan Sertifikasi Halal

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan pengurusan sertifikasi halal gratis. Jika ada yang memungut dana bakal ditindak tegas.

“Kita bereskan, kita tertibkan oknum-oknum yang memeras itu,” kata Kepala BPJPH Haikal Hasan melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

Haikal tidak mau pengusaha jadi malas mengurusi sertifikasi halal karena adanya permintaan uang ilegal. Sebab, pemerintah tengah gencar mewajibkan sertifikat tersebut untuk memberikan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi.

Masyarakat juga diminta mengadu jika diminta uang dalam proses pembuatan sertifikat. BPJPH janji tidak akan membela oknum yang memeras.

“Kalau ada oknum atau lembaga yang mengambil harga dengan patokan sangat tinggi di luar daripada ketentuan BPJPH, catat, rekam, laporin,” ujar Haikal.
 

Baca juga:  BPJPH Sebut Warteg Bakal Diuntungkan dengan Sertifikasi Halal

Sebelumnya, BPJPH menyebut pedagang makanan di warung tegal (warteg) akan diuntungkan dengan kebijakan sertifikasi halal yang dibuat pemerintah. Itu, malah jadi nilai tambah untuk kenyamanan konsumennya.

“Kalau wartegnya sudah bersertifikat halal maka akan punya nilai tambah dan akan berbeda dengan rumah makan lainnya dan tentu apalagi dengan rumah makan yang tidak punya sertifikat halalnya,” kata Kepala BPJPH Haikal Hassan melalui keterangan tertulis, Senin, 9 Desember 2024.

Karenanya, dia mendorong seluruh pengusaha warteg untuk mendaftarkan sertifikasi halal untuk rumah makannya. Pemerintah terus mensosialisasikan kewajiban sertifikasi itu agar tidak disalahartikan oleh masyarakat.

“Para pembeli di warteg yang sudah ada label halal BPJPH dipasang di warungnya udah enggak usah resah dan ragu lagi deh, semua makanan dan minuman yang dijual di warung itu sudah pasti halal. Jadi semakin banyak lagi tuh pembelinya,” ucap Haikal.