Sandiaga Minta Tips ke Jokowi Agar PPP Kembali ke Parlemen

Solo: Politikus PPP yang juga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berdiskusi dengan Presiden ke 7 RI Joko Widodo tips agar PPP dapat kembali masuk ke Senayan. Hal itu dilontarkan Sandi usai menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis, 12 Desember 2024.

"(Sempat konsultasi dengan Pak Jokowi agar PPP bisa masuk Senayan lagi?) Ya jelas PPP harus fokus dengan pemilih muda dan perempuan. Dan bagaimana juga transformasi juga jadi partai yang dipilih karena bisa memberikan solusi akan kebutuhan masyarakat teutama masalah ekonomi, sosial dan juga memberikan peluang yang besar untuk nencapai Indonesia emas 2045," ujarnya, di Solo.

Saat ditanya apakah berniat untuk meminang Jokowi bergabung dengan PPP, Sandiaga menyebut tidak berani menjawab. "Wah, enggak berani saya," bebernya sambil senyum. Ia menegaskan, Jokowi merupakan milik semua orang. Dengan Jokowi yang terus memberikan masukan pada PPP merupakan hal baik.

"Pak Jokowi ini adalah bapak dimiliki oleh semua. Jadi kalau PPP terus mendapatkan arahan beliau, itu sangat baik. Terutama bertransformasi menjadi partai yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi masyarakat," ungkapnya. 
 

Baca: Eks Menparekraf Sandiaga Uno Temui Jokowi di Solo

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan partainya siap menampung Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo yang telah dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP). Namun, ia mengingatkan PPP adalah partai kader.

"PPP itu adalah partai kader, juga partai yang terbuka, (jadi) tidak menutup siapa pun yang akan bergabung kepada PPP," ujar Mardiono di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

Menurut Mardiono, seluruh syarat dan mekanisme untuk menjadi kader PPP sudah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Namun, pihaknya tak menutup diri jika tokoh-tokoh bangsa ingin bergabung menjadi bagian dari PPP, termasuk Jokowi.

"Tapi tentu harus melalui mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dimiliki oleh Partai Persatuan Pembangunan," ujarnya.