Politikus Israel Bersatu Bela Netanyahu Surat Penangkapan ICC

Tel Aviv: Para pemimpin Israel dari berbagai spektrum politik bersatu mengutuk keputusan panel tiga hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Kantor Netanyahu menggambarkan surat perintah tersebut sebagai "keputusan antisemitik setara dengan peradilan Dreyfus modern," merujuk pada peradilan Kapten Artileri Prancis keturunan Yahudi pada tahun 1894 yang menjadi salah satu contoh paling terkenal dari antisemitisme.

"Israel menolak dengan jijik tindakan dan tuduhan yang absurd dan palsu terhadapnya oleh Pengadilan Kriminal Internasional, yang merupakan lembaga politik yang bias dan diskriminatif,” tegas Netanyahu, seperti dikutup Anadolu, Jumat 22 November 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Roma yang membentuk ICC, pengadilan tersebut didirikan sebagai badan independen yang terpisah dari politik internasional.

“Tidak ada yang lebih adil daripada perang yang dilancarkan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023, setelah organisasi teroris Hamas melancarkan serangan mematikan terhadapnya, dan melakukan pembantaian terbesar yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust,” ungkap Netanyahu.

"Keputusan ini diambil oleh seorang jaksa agung yang korup yang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dari tuduhan serius terhadapnya terkait pelecehan seksual, dan oleh hakim-hakim yang bias yang dimotivasi oleh kebencian antisemit terhadap Israel," lanjutnya, merujuk pada tuduhan terhadap jaksa utama, Karim Khan, yang telah dibantah oleh Khan.

Benny Gantz, mantan anggota kabinet perang Netanyahu, dalam sebuah unggahan di X menggambarkan langkah ICC sebagai "kebutaan moral dan noda memalukan dalam skala sejarah yang tidak akan pernah dilupakan."

Presiden Israel, Isaac Herzog, mengatakan: "Ini adalah hari gelap bagi keadilan. Hari yang gelap bagi kemanusiaan. Keputusan yang diambil dengan niat buruk di ICC telah mengubah keadilan universal menjadi bahan tertawaan universal. Keputusan ini mengabaikan penderitaan 101 sandera Israel yang ditahan dalam penawanan kejam oleh Hamas di Gaza."

Para hakim ICC mengatakan ada dasar yang wajar untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant telah melakukan kejahatan perang dengan menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan, serta kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan.

Yang paling lantang menyuarakan pendapat di Israel adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang mengatakan bahwa Israel harus menganeksasi Tepi Barat sebagai respons terhadap penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC.

"Tanggapan terhadap surat perintah penangkapan: menerapkan kedaulatan atas seluruh wilayah Yudea dan Samaria [Tepi Barat], pemukiman Yahudi di seluruh tanah ini," katanya. Menyebut surat perintah itu sebagai "aib yang belum pernah terjadi sebelumnya," Ben-Gvir mengatakan ICC "sekali lagi menunjukkan bahwa itu antisemitik dari awal hingga akhir."

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mengatakan: "Ini adalah momen kelam bagi pengadilan kriminal internasional, di mana ia kehilangan semua legitimasi untuk eksistensi dan aktivitasnya. Sebenarnya, ini adalah serangan terhadap hak Israel untuk membela diri. Serangan ini ditujukan terhadap negara yang paling banyak diserang dan terancam di dunia, yang juga merupakan satu-satunya negara yang dengan terbuka diserukan dan diupayakan untuk dihancurkan oleh negara-negara lain di kawasan ini."

Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menggambarkan surat perintah tersebut sebagai "hadiah untuk terorisme". "Israel membela dirinya dari organisasi teroris yang menyerang, membunuh, dan memperkosa warga negara kami. Surat perintah penangkapan ini adalah hadiah untuk terorisme," katanya.

Ketua partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah Netanyahu, mengatakan tindakan tersebut memberikan "bukti lebih lanjut tentang standar ganda dan kemunafikan masyarakat internasional dan lembaga PBB".

“Negara Israel tidak akan meminta maaf karena melindungi warga negaranya dan berkomitmen untuk terus memerangi terorisme tanpa kompromi,” ujar Lieberman.

Surat perintah penggeledahan itu dikeluarkan pada hari ketika Netanyahu bertemu dengan utusan khusus AS Amos Hochstein di Yerusalem untuk membahas upaya baru-baru ini untuk mengamankan gencatan senjata dengan Hizbullah. Hochstein berada di Beirut minggu ini untuk memajukan kesepakatan guna menghentikan pertempuran antara Israel dan Hizbullah.

Menjelaskan tanggapan politisi Israel terhadap keputusan ICC, Dahlia Scheindlin, seorang ilmuwan politik, mengatakan kepada Guardian: "Segala hal yang berkaitan dengan lembaga internasional cenderung menyatukan oposisi dan koalisi. Ada keyakinan luas di Israel bahwa lembaga internasional bersifat antisemit dan munafik.

“Ini masih awal, tetapi Anda akan mengharapkan adanya persatuan, meskipun Netanyahu tidak populer karena orang Israel melihatnya sebagai serangan terhadap negara. Ini seperti pedang Damocles yang tergantung selama berbulan-bulan. Pengadilan harus melakukannya atau kehilangan kredibilitas,” pungkas Scheindlin. (Antariska)