Pemerintah Didesak Serius Lindungi Industri Peternakan Nasional

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mendesak pemerintah agar secara serius melindungi industri peternakan nasional, khususnya peternak kecil dari ancaman berbagai macam penyakit hewan. Dijelaskannya, belakangan muncul penyakit hewan yang telah mengancam industri peternakan nasional di antaranya PMK yang sampai hari ini belum tuntas.

"Belum lagi temuan penyakit Lumpy Skin Desease (LSD), yang di masyarakat yang disebut penyakit lato-lato sampai hari ini juga menjadi momok yang menakutkan bagi peternakan. Tidak hanya itu, penyakit anthraks juga membahayakan bagi ternak, bahkan sudah menimbulkan korban jiwa," kata Slamet, dalam keterangan resminya, Jumat, 14 Juli 2023.

Kemunculan penyakit-penyakit dalam peternakan ini tidak hanya menyebabkan kerugian material yang sangat besar, namun juga kerugian material, seperti hilangnya mata pencaharian penduduk, bahkan terakhir anthraks juga menimbulkan korban jiwa.

"Oleh karena itu melalui pimpinan yang terhormat, saya berharap agar DPR mendesak pemerintah untuk supaya secara serius melindungi industri peternakan nasional khususnya dan anak kecil dari ancaman-ancaman berbagai macam penyakit hewan,” ujar Slamet.

Tidak hanya itu, dirinya berharap agar DPR mendesak pemerintah memperkuat sistem kekarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan. Lalu mendesak pemerintah memperkuat sistem tata kelola peternakan nasional melalui revisi undang-undang peternakan dan kesehatan hewan.

"Terkait anggaran subsidi pupuk untuk petani-petani, melalui pimpinan DPR, kami berharap agar pemerintah serius memerhatikan sektor pertanian. Di mana hal itu dibuktikan dengan penambahan anggaran untuk subsidi pupuk berikut dengan tata kelolanya,” kata Slamet.  

Dirinya menilai, pupuk subsidi sangat dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi. Sementara kebijakan pemerintah terkait pupuk subsidi ini anggarannya terus menurun setiap tahunnya.

Oleh karena itu pihaknya menegaskan, jangan sampai untuk kepentingan petani yang notabene adalah pahlawan ketahanan pangan negara, pemerintah mengatakan tidak cukup punya uang. Namun di sisi yang lain untuk penanganan IKN, kereta cepat, mobil listrik, pemerintah dengan sigap menyediakan uangnya dengan cara apapun.

"Sekali lagi, jangan sampai untuk kepentingan petani yang notabene adalah pahlawan ketahanan pangan negara kita, pemerintah mengatakan tidak cukup punya uang. Namun di sisi yang lain untuk penanganan IKN, kereta cepat, mobil listrik, pemerintah dengan sigap menyediakan uangnya dengan cara apapun," tutup Slamet.