Indonesia Didorong Bentuk Kebijakan Hukum Laut yang Adaptif dan Progresif

Jakarta: Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran strategis dalam hukum laut internasional. Perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan atas konsep negara kepulauan melalui UNCLOS 1982 telah mengukuhkan posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam diplomasi maritim global.

Dalam forum Penyusunan Langkah Strategis Melanjutkan Pemikiran Prof. Hasjim Djalal terkait Hukum Laut di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa 25 Februari 2025, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa tantangan ke depan menuntut Indonesia untuk semakin aktif dalam membentuk kebijakan hukum laut yang lebih adaptif dan progresif.

Diplomasi Maritim dan Penyelesaian Batas Laut

Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam diplomasi maritim, salah satunya melalui perundingan batas laut dengan Filipina pada 2003. Havas mengenang bagaimana perundingan tersebut dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Hasjim.

“Saya baru menjadi direktur saat itu dan tidak memiliki pengalaman dalam perundingan maritim. Namun, berkat bimbingan Prof. Hasjim, saya mendapatkan pemahaman mendalam tentang hukum laut,” kenangnya.

Perundingan tersebut akhirnya membuahkan hasil, menjadikan batas maritim antara Indonesia dan Filipina sebagai salah satu yang terpanjang di dunia.

Selain itu, Indonesia juga terus terlibat dalam penyusunan Code of Conduct di Laut China Selatan serta mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat ASEAN.

Tantangan dan Masa Depan Hukum Laut Indonesia

Meski telah banyak capaian, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam tata kelola maritim. Beberapa isu utama meliputi eksploitasi sumber daya laut, keamanan maritim, serta perlindungan lingkungan laut.

“Masih banyak hal yang harus kita perjuangkan, termasuk tata kelola laut lepas dan pemanfaatan sumber daya mineral di dasar laut,” ungkap Havas.

Selain itu, polusi laut dan keamanan maritim juga menjadi perhatian utama, mengingat meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan laut Indonesia.

“Ancaman terhadap keamanan laut semakin kompleks, mulai dari pencurian ikan hingga potensi konflik di perbatasan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kerja sama regional dan memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum internasional,” tegasnya.

Sebagai negara maritim, Indonesia diharapkan dapat terus menjadi pemain kunci dalam membentuk kebijakan hukum laut global dan menjaga stabilitas maritim kawasan. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga:  Melanjutkan Pemikiran Prof Hasjim Djalal: Indonesia Harus Jadi Negara Maritim yang Kuat