Penerimaan Pajak PBB-P2 di Jepara Melebihi Target, Tembus Rp67 Miliar

Jepara: Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,  sebesar Rp67,36 miliar. Angka tersebut setera dengan 100,4 persen dari target realisasi penerimaan.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengatakan pada tahun 2025, total objek pajak PBB-P2 di Jepara tercatat sebanyak 690.156 objek. Hingga 12 September 2025, sebanyak 584.630 objek pajak telah terbayar.

“Alhamdulillah, target penerimaan PBB-P2 tahun ini sudah terpenuhi bahkan melampaui target. Jumlah desa lunas juga meningkat, dari 124 desa tahun lalu menjadi 128 desa tahun ini. Ada penambahan empat desa lunas dengan prestasi luar biasa baik tercepat maupun terbesar dalam pelunasan,” ujar Witiarso, Selasa, 16 September 2025.

Di sisi lain, untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemkab Jepara resmi menghapus denda PBB-P2 pada tahun 2024. Keputusan penghapusan denda PBB-P2 di tahun 2024 ke bawah tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor 971.1.1/209 Tahun 2025. 

Baca juga:  Pemkab Bantul Berlakukan Tarif Tunggal Pajak

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD), Florentina Budi Kurniawati, mengatakan dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, masyarakat yang memiliki piutang pembayaran PBB-P2 pada 2024 ke bawah dendanya dihapus. Akan tetapi, untuk pokok pembayaran PBB-P2 pada tahun 2024 ke bawah tetap diberlakukan. 

"Ini sudah mulai jalan (penghapusan denda PBB-P2). Kemarin kan kita usulkan SK ke Bupati karena harus ditetapkan oleh Bupati. Untuk masa 2024 ke bawah, dendanya kami hapus. Pokoknya tapi tidak, tetap (tidak dihapus)," kata Florentina. 

Denda pembayaran PBB-P2 yaitu sebesar 1% per bulan. Denda tersebut dikenakan apabila sudah melewati tanggal 15 Agustus di setiap tahunnya.  

"Jadi denda 1 persen per bulan, itu kan setelah per 15 Agustus. Yang dihapuskan (pada tahun 2024 ke bawah) sekitar Rp58 juta," ujar Florentina.