Revisi UU HAM Disebut untuk Memperkuat Peran Komnas HAM

Jakarta: Pemerintah dan DPR menyebut revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperkuat peran dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan substansi perubahan UU HAM akan diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah sebagai penanggung jawab Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM), dan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan Pengawasan pelaksanaannya.

"Pada prinsipnya, komitmen untuk memperkuat peran Komnas HAM sudah disampaikan langsung oleh Bapak Menteri. Pembahasan revisi ini justru diarahkan agar Lembaga HAM termasuk Komnas HAM HAM lebih efektif dalam menjalankan mandatnya," kata Sekretaris Jenderal KemenHAM, Novita Ilmaris, di Jakarta, Senin, 3 November 2025.

"Selain jajaran Kementerian HAM, kita juga melibatkan banyak pihak, silahkan bisa dicek jejak digitalnya , beberapa pembahasan yang kita lakukan dengan melibatkan semua unsur termasuk Komnas HAM pun hadir saat pembahasan , sekali lg rancangan RUU ini masih bergerak atau dinamis," jelas Novita.

Sebelumnya Komnas HAM mengkritisi 21 pasal dalam draf rancangan revisi UU HAM yang disusun pemerintah. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan pasal-pasal tersebut berpotensi menimbulkan masalah dari sisi norma hingga kelembagaan.