Pemimpin HTS Deklarasikan Diri Sebagai Presiden Suriah, Hapus Konstitusi

Damaskus: Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa, resmi menyatakan dirinya sebagai Presiden Suriah untuk periode transisi. Dikutip dari Al-Jazeera, Rabu 29 Januari 2025, keputusan ini diiringi dengan penghapusan konstitusi serta pembentukan dewan legislatif sementara.

Pengumuman tersebut disampaikan juru bicara pemerintahan baru Suriah, Hassan Abdel Ghani, yang juga mengonfirmasi seluruh faksi bersenjata yang sebelumnya terlibat dalam konflik dibubarkan.

"Semua faksi militer telah dibubarkan... dan diintegrasikan ke dalam institusi negara," ujar Abdel Ghani seperti dikutip dari Al-Jazeera, Kamis, 30 Januari 2025.

Al-Sharaa sebelumnya dikenal dengan nama Abu Mohammed al-Julani, dan memimpin ofensif besar yang berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad bulan lalu. Setelah penggulingan tersebut, HTS menjadi kekuatan pemerintahan de facto di Suriah dan membentuk pemerintahan sementara yang sebagian besar terdiri dari pejabat lokal dari wilayah Idlib, bekas wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak.

Menurut laporan Al-Jazeera, Rabu 29 Januari 2025, al-Sharaa diberikan kewenangan untuk membentuk dewan legislatif sementara, yang akan menjalankan tugasnya hingga konstitusi baru disusun dan disahkan.

"Pemerintahan transisi ini akan memastikan stabilitas politik dan keamanan, serta menyiapkan Suriah menuju pemilihan umum dalam empat tahun ke depan," ungkap al-Sharaa.
 

Baca Juga: Pemimpin Alawi Suriah Serukan Persatuan Nasional atas Sektarianisme

Dalam pernyataannya, al-Sharaa juga menegaskan rencananya untuk menciptakan tentara nasional yang bersatu serta sistem keamanan baru untuk menggantikan struktur lama. Namun, masih terdapat ketidakpastian mengenai bagaimana pemerintahannya akan menyatukan berbagai kelompok oposisi yang memiliki perbedaan ideologi dan kepentingan.

Sementara itu, analis senior di Arab Center Washington DC, Radwan Ziadeh, menyebut bahwa pengumuman ini menandai "peralihan kekuasaan ke tangan sipil." Ia menambahkan bahwa "al-Sharaa akan menunjuk anggota dewan legislatif, yang dalam beberapa hari ke depan akan mengeluarkan berbagai deklarasi institusional."

Laporan Al-Jazeera, juga mencatat bahwa dalam 48 jam terakhir, Uni Eropa dikabarkan sedang membahas kemungkinan mencabut sanksi terhadap Suriah, seiring dengan perubahan kepemimpinan ini.

"Ini akan menjadi faktor penentu bagi perekonomian Suriah, dan bagaimana negara ini bergerak ke depan," ujar koresponden Al-Jazeera, Osama Bin Javaid, dari Damaskus.