Gelar Muktamar, Pengajian Al-Hidayah Fokus Memperkuat Peran Perempuan

Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah akan menyelenggarakan Muktamar IX di Hotel Sultan, Jakarta, pada 20–22 Oktober 2025. Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Sjaifudian, menyebut muktamar fokus memperkuat peran perempuan di era digital.

“Era digital membawa kemudahan, tapi juga tantangan terhadap nilai-nilai keluarga dan pendidikan anak. Melalui Muktamar IX ini, Al-Hidayah menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis nilai keislaman,” kata Hetifah, dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Oktober 2025.

Muktamar Mengusung tema “Peran Strategis Pengajian Al-Hidayah dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Ketahanan Keluarga di Era Digital”. Menurut Hetifah, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi organisasi perempuan berbasis keagamaan tersebut.
 

Tertutama, kata dia, untuk melakukan konsolidasi nasional, memperkuat komitmen terhadap pemberdayaan perempuan. Kemudian, meneguhkan peran pengajian dalam menjawab tantangan zaman di tengah transformasi digital yang pesat.

Muktamar ini, kata Hetifah, akan dihadiri 600 peserta terdiri dari jajaran pengurus pusat, pimpinan wilayah dan daerah dari 37 provinsi serta 224 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan membuka muktamar itu.

Beberapa tokoh nasional lainnya akan hadir sebagai narasumber. Seperti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji, dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BPPMI Mukhtarudin.

Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Sjaifudian/Istimewa

Selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2020–2025, Muktamar ini akan memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Pengajian Al-Hidayah periode 2025–2030. Kemudian, merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan, termasuk revisi AD/ART serta penyusunan program kerja lima tahun.