Rapat Kerja dengan Mentan, Fraksi NasDem Soroti Target Kesejahteraan Petani

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ananda Tohpati, menegaskan pentingnya keberpihakan nyata kepada petani. Keberpihakan itu tidak hanya diukur dari capaian produksi semata, tetapi kesejahteraan petani.

Hal itu disampaikan Ananda dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman. Raker ini digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.

“Sekali lagi, kami ingin menegaskan keberpihakan kepada para petani tidak hanya diukur dari capaian produksi semata. Kesejahteraan petani juga harus menjadi target yang dicapai Kementan,” ujar Ananda.

Setelah mendengarkan pemaparan Menteri Pertanian mengenai rencana kerja dan target pada 2026, Fraksi Partai NasDem menilai sasaran produksi komoditas strategis masih dalam batas realistis. Namun, NasDem menyampaikan sejumlah catatan penting.

Salah satu sorotan utama terkait usulan penyesuaian pagu indikatif berupa tambahan anggaran sebesar Rp10,7 triliun untuk program cetak sawah dan pengembangan komoditas strategis. Kementan akan menaikkan target cetak sawah menjadi 300 ribu hektare pada 2026.

“Fraksi Partai NasDem meminta Kementan berhitung lebih matang, mengingat sampai akhir Juni 2025 realisasi cetak sawah baru 5 persen dari target 225 ribu hektare,” tegas Ananda.

Menurut NasDem, target cetak sawah 150 ribu hektare pada 2026 masih lebih realistis, melihat capaian semester pertama 2025 yang sangat kecil. Jangan sampai perencanaan yang tidak matang berdampak pada pemborosan.

Ananda menegaskan Fraksi NasDem mendukung langkah Kementan untuk mengembangkan 12 komoditas strategis, termasuk gandum dan bawang putih, yang selama ini masih impor. Meski demikian, Ananda mengingatkan perencanaan dilakukan secara cermat dan berbasis kajian ekosistem.

“Kami mengharapkan agar rencana pengembangan komoditas tersebut harus terukur, mengingat topografi dan iklim Indonesia berbeda jauh dari habitat asli komoditas pertanian tersebut,” kata dia.
 

Baca Juga:  Ultimatum Pengusaha Beras Nakal, Pemerintah Beri Waktu untuk Perbaiki Kualitas

Lebih jauh, kata dia, NasDem mengapresiasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus Tebu dengan plafon hingga Rp500 juta. Kebijakan itu diharapkan mendorong peningkatan produktivitas tebu dalam negeri. Saat ini, produksi Gula Kristal Putih baru mencapai 2,46 juta ton, jauh di bawah kebutuhan nasional sebesar 8,1 juta ton.

“Rendemen tebu petani kita masih sekitar 7,42 persen. Ini masih jauh di bawah negara lain seperti Thailand, Brasil, dan Australia yang mencapai 11–14 persen. Rendemen tebu yang rendah pasti memperlambat capaian target swasembada gula nasional,” papar Ananda.

Legislator asal Dapil Jabar III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) itu mendorong rejuvenasi tebu secara intensif melalui penggunaan varietas unggul, perluasan kebun tebu modern, serta kebijakan harga yang stabil dan transparan.

Selain soal produksi, NasDem menyoroti belum adanya target Nilai Tukar Petani (NTP) secara spesifik dalam rencana kerja Kementan. Padahal, NTP selama ini menjadi indikator kesejahteraan petani.

“Kami mengapresiasi keberhasilan produksi beras yang ditujukan dengan cadangan beras pemerintah tertinggi dalam 57 tahun terakhir, serta produksi beras saat ini mencapai 24,96 juta ton. Nilai tukar petani bulan Juni 2025 juga mencapai 121,72,” kata Ananda.

Namun, dia mengingatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dari 27,8 juta rumah tangga petani di Indonesia, hampir separuhnya, yakni 47,34 persen tergolong miskin.

“Sayangnya Kementan tidak memasukkan target NTP secara spesifik dalam rencana kerja tahun 2026, namun hanya memasukan target produksi. Fraksi Partai NasDem mendorong dimasukan NTP lebih dari 130 sebagai salah satu target Kementan tahun 2026 dan terus meningkat setiap tahunnya. Jangan sampai petani hanya jadi objek untuk pencapaian target produksi, namun kesejahteraan mereka terabaikan,” tegas Ananda.

Di akhir paparan, dia menekankan agar perencanaan program tahun depan dilakukan lebih matang dan tajam. Sehingga, tambahan anggaran tidak menjadi ruang pemborosan atau proyek politis semata.