Rencana Penghentian Impor Solar Dinilai Babak Baru Kemandirian Energi Nasional

Jakarta: Langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia berencana menghentikan impor solar pada 2026 didukung. Sebab, dinilai sebagai babak baru kemandirian energi nasional.

“Kebijakan tersebut bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga simbol perubahan paradigma ekonomi dari bangsa pembeli menjadi bangsa produsen,” kata Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, melalui keterangan tertulis, Selasa, 4 November 2025.

Abdul Rahman mengatakan, kebijakan itu merupakan wujud nyata kepahlawanan baru dalam konteks ekonomi modern. Sebab, mengandalkan kemampuan produksi nasional daripada impor.

“Bila di masa kolonial perjuangan pahlawan adalah mempertahankan setiap jengkal tanah dari penjajah, maka kini perjuangan bangsa adalah merebut kembali setiap produk dari pasar impor melalui kemampuan produksi nasional,” ungkap Abdul Rahman.

Abdul Rahman menjelaskan kebijakan penghentian impor solar tidak muncul tiba-tiba, melainkan buah dari serangkaian capaian strategis di sektor energi. Ia menyoroti keberhasilan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang kini beroperasi dengan kapasitas hingga 360 ribu barel per hari yang dinilai memperkuat pasokan bahan bakar domestik. 
 

Baca juga: Demi Indonesia Bebas Impor Solar, B50 Bakal Diterapkan di Semester II-2026

Selain itu, percepatan program Biodiesel B50 telah menjadi tonggak penting yang bukan hanya menekan impor solar. Tetapi membuka peluang ekspor energi berbasis sawit.

“Sejak program biodiesel dijalankan, Indonesia berhasil menghemat devisa hingga USD 40,71 miliar dari pengurangan impor solar. Ini bukan hanya efisiensi fiskal, tapi juga bukti konkret bahwa kita mampu berdiri di atas kemampuan sendiri,” jelas Abdul Rahman.

Kemandirian Energi

Ilustrasi solar. Foto: MI/Barry Fathahilah.

Abdul Rahman menilai, keberhasilan Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar menandai pergeseran penting dalam struktur ekonomi nasional. Kemandirian energi akan menjadi fondasi baru bagi industrialisasi yang lebih luas dari bahan bakar, manufaktur, hingga teknologi.

“Kita patut memberi apresiasi kepada para pemimpin yang berani mengambil langkah strategis seperti ini. Mereka bukan hanya mengatur energi, tetapi sedang menata masa depan ekonomi Indonesia,” ujar Abdul Rahman.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaras dengan visi transformasi ekonomi nasional Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut dia, penghentian impor solar akan membuka ruang besar bagi pengembangan industri biofuel, energi baru terbarukan (EBT), dan hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri.

“Kemandirian energi adalah pondasi utama bagi kemandirian industri. Ketika kita bisa memproduksi bahan bakar sendiri, maka seluruh rantai produksi nasional menjadi lebih kuat dan berdaulat,” pungkas Abdul Rahman.