Menlu Rubio Pastikan Pertemuan Utusan AS dengan Hamas Hanya Sekali

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, menegaskan bahwa pertemuan antara utusan Presiden Donald Trump, Adam Boehler, dengan kelompok Hamas merupakan kejadian yang tidak akan diulangi. Ia menekankan bahwa pertemuan tersebut hanya terjadi dalam konteks khusus dan tidak menandakan perubahan kebijakan diplomatik AS di Timur Tengah.

"Itu adalah situasi satu kali di mana utusan khusus kami untuk urusan sandera, yang bertugas membebaskan para tahanan, memiliki kesempatan berbicara langsung dengan seseorang yang memiliki kendali atas mereka. Ia diberi izin dan dorongan untuk melakukannya, maka ia melakukannya," ujar Rubio, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Selasa 11 Maret 2025.

Fokus utama AS dalam perundingan

Rubio menambahkan bahwa hingga saat ini, pertemuan tersebut belum membuahkan hasil nyata. 

"Itu tidak berarti bahwa langkah tersebut salah, tetapi jalur utama negosiasi kami dalam hal ini akan tetap berada di tangan (Steve) Witkoff dan upaya yang tengah dilakukan melalui Qatar," kata Menlu Rubio.

AS tetap menuntut Hamas untuk segera membebaskan semua sandera yang masih ditahan. Pernyataan Rubio ini muncul setelah Boehler, dalam serangkaian wawancara dengan media Israel dan AS pada Minggu, mengonfirmasi bahwa ia telah berbicara langsung dengan Hamas terkait pemulangan sandera Israel, termasuk mereka yang berkewarganegaraan Amerika.

Rubio menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Boehler dan menyebutnya sebagai "orang yang luar biasa" dalam bidangnya. Ia menyoroti keberhasilan Boehler dalam membebaskan para tahanan di berbagai belahan dunia.

Pertemuan AS-Ukraina dan dinamika Timur Tengah

Pernyataan Rubio ini disampaikan saat ia dalam perjalanan menuju Arab Saudi, di mana ia akan menghadiri pertemuan penting dengan pejabat Ukraina pada Selasa. Pembahasan dalam pertemuan itu akan berfokus pada upaya mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tengah berupaya memperpanjang fase pertama pertukaran tahanan guna mengamankan lebih banyak pembebasan sandera Israel tanpa harus memenuhi kewajiban militer atau kemanusiaan yang telah disepakati sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk menenangkan kelompok garis keras dalam pemerintahannya.

Namun, Hamas menolak pendekatan tersebut dan menegaskan bahwa Israel harus mematuhi ketentuan gencatan senjata yang telah disepakati sejak Januari. Hamas juga mendesak para mediator untuk segera mendorong negosiasi tahap kedua, yang mencakup penarikan penuh pasukan Israel serta penghentian total perang.

Sejak gencatan senjata mulai berlaku, perang yang telah berlangsung di Gaza, yang disebut Israel sebagai operasi militer terhadap Hamas dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 48.500 korban jiwa, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Kawasan tersebut kini berada dalam kondisi kehancuran total akibat serangan yang terus berlanjut.

(Muhammad Reyhansyah)