Trump Tegaskan Warga Palestina Tidak Diusir dari Gaza

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa tidak akan ada pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza yang diblokade, meskipun ia terus mendorong rencana kontroversial untuk mengambil alih wilayah tersebut.

"Tidak ada yang akan mengusir warga Palestina," ujar Trump menjawab pertanyaan seorang jurnalis saat menjamu Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin di Ruang Oval, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis 13 Maret 2025.

Pernyataan Trump muncul setelah Menteri Keuangan Israel yang berhaluan kanan-jauh, Bezalel Smotrich, mengumumkan pada Minggu bahwa Tel Aviv akan membuka kantor baru di bawah Kementerian Pertahanan untuk mengelola pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media. Smotrich mengklaim bahwa rencana tersebut didukung oleh pemerintahan Trump.

"Beberapa pejabat di pemerintahan telah mengatakan kepada saya berulang kali, 'Kami tidak akan membiarkan 2 juta Nazi tinggal tepat di luar pagar,'" kata Smotrich, merujuk pada penduduk Gaza.

"Dulu berbicara tentang pemindahan warga dari Gaza dianggap tabu, tetapi sekarang gagasan yang dulu dianggap gila justru menjadi yang paling realistis,” ujar Smotrich.

"Ini bukan hanya realistis, tetapi satu-satunya rencana yang benar-benar masuk akal," tambah Smotrich, seperti dikutip Anadolu Agency, Kamis 13 Maret 2025.

Smotrich, yang sebelumnya pernah membantah keberadaan bangsa Palestina, juga menyatakan bahwa Tel Aviv sedang bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menentukan negara mana yang bersedia menerima warga Palestina yang dipindahkan dari Gaza secara paksa.

Rencana tersebut memicu kecaman luas di tingkat internasional dan dikritik sebagai bentuk pembersihan etnis. Kontroversi semakin memanas setelah Trump, pada Februari lalu, mengajukan proposal untuk mengambil alih Gaza, termasuk memindahkan penduduk Palestina ke negara lain.

Kendati mendapat kritik tajam dari berbagai negara, pemerintahan Trump terus mendorong rencana tersebut, meski belum memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme pelaksanaannya atau negara tujuan bagi warga Palestina yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka.

(Muhammad Reyhansyah)