Industri Furnitur Indonesia Terganjal Regulasi Lingkungan hingga Keamanan Investasi

Jakarta: Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengakui industri furnitur Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan logistik akibat geopolitik, regulasi lingkungan seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor, masuknya furnitur impor logam dan plastik, serta isu keamanan investasi.

Padahal, pasar global furnitur sangat potensial, yang perlu dimanfaatkan oleh para pelaku industri dalam negeri. Berdasarkan data Expert Market Research, nilai pasar furnitur dunia pada 2024 mencapai USD660 miliar dan diperkirakan tumbuh 4,9 persen per tahun hingga 2034.

"Kondisi ini merupakan peluang besar bagi industri furnitur Indonesia untuk meningkatkan ekspor dan pangsa pasar global," ungkap Putu dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 21 Juni 2025.

Terkait hambatan dan tren pasar furnitur yang mengarah pada produk ramah lingkungan, desain modular dan cerdas (smart features), serta sistem pemasaran berbasis teknologi seperti Augmented Reality (AR) dan 3D printing, bisa menjadi solusinya. "Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong transformasi teknologi di sektor ini," imbuh Putu.
 

Baca juga: Industri Furnitur Global Tertekan Tarif Trump

(Industri furnitur. Foto: Metrotvnews.com/Rhobi Shani)
 

Reimburse biaya pembelian mesin hingga 30%

Langkah konkret lainnya yang dijalankan Kemenperin dalam meningkatkan daya saing industri furnitur nasiona adalah pelaksanaan program restrukturisasi mesin/peralatan industri pengolahan kayu sejak 2022. Program ini memberikan reimburse sebagian biaya pembelian mesin hingga 30 persen untuk mesin lokal dan 15 persen untuk mesin impor yang memenuhi kriteria.

"Sebanyak 33 perusahaan telah memanfaatkan program ini, dengan total reimburse sebesar Rp20,6 miliar," ungkap Putu.

Menurutnya, dampak dari program restrukturisasi itu terbukti membawa dampak positif. Berdasarkan data perusahaan peserta program, terjadi peningkatan efisiensi proses hingga 11 persen, peningkatan mutu produk hingga 21 persen, dan produktivitas yang meningkat hingga 24 persen.

"Pemerintah juga terus memfasilitasi pengembangan industri furnitur melalui penyediaan bahan baku, pelatihan SDM, riset pasar, serta kebijakan fiskal seperti tax holiday, super deduction tax, dan kemudahan ekspor-impor," tambah dia.