Gara-gara Perizinan, Pemerintah Kehilangan Komitmen Investasi Rp1.500 Triliun

Jakarta: Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengakui pihaknya menemukan nilai komitmen investasi yang tidak terealisasi (unrealisasi investasi) sebanyak Rp1.500 triliun pada 2024. Hal tersebut disebabkan oleh persoalan berbelitnya perizinan.

"Ini memang persoalan klasik. Kami setiap tahun mencatat realisasi investasi, yang itu diinput oleh para pelaku usaha. Kita menemukan angka di 2024 itu angka unrealisasi investasi sekitar Rp1.500-an (triliun)," ungkap Todotua di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan terobosan untuk mereformasi birokrasi yang berbelit-belit yang juga bertujuan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi delapan persen.

"Maka dalam revisi yang ada ini nanti, semoga ini juga menjadi suatu terobosan langkah dalam kita melakukan aksi-aksi untuk dalam rangka bisa mempercepat, mempermudah, dan memberikan khususnya konteks kepastian terhadap perizinan berusaha," kata dia.

Saat ini, diakui Todotua, pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Permen) Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagai pengganti Peraturan BKPM Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2021 guna membangun iklim usaha yang kondusif dan ramai investasi.

Penyempurnaan beleid ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal tersebut akan menjadi fondasi reformasi perizinan perusahaan berbasis risiko dengan penyederhanaan prosedur penguatan sistem Online Single Submission (OSS) dan peningkatan kepastian hukum.

"Konsultasi publik hari ini diselenggarakan dengan tujuan strategis menyerap masukan yang konstruktif dari para pelaku pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga, daerah, kemudian asosiasi usaha, pelaku UMKM, maupun Investor terhadap Rancangan Perubahan Peraturan BKPM Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2021," jelas Todotua.
 

Baca juga: Demi Ekonomi Tumbuh 8%, Pemerintah Bidik Realisasi Investasi hingga Rp13 Ribu Triliun

(Ilustrasi, Gedung BKPM. Foto: Dok. Setkab)
 

Beri kepastian perizinan berusaha

Todotua menyampaikan revisi mengenai tiga peraturan tersebut perlu dilakukan dalam rangka mempercepat, mempermudah, dan memberikan kepastian dalam perizinan berusaha. Menurutnya, masukan-masukan dari beragam pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada.

"Tentunya ada konsep yang juga memang sudah kementerian kami ini siapkan berbicara terhadap konsep mengenai dalam kerangka service level agreement," beber dia.

Todotua menegaskan dengan dilakukannya perubahan aturan ini, hal tersebut merupakan cerminan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM benar-benar siap dalam rangka melakukan percepatan dan menggenjot angka pertumbuhan investasi.

"Ini sebagai puncak dari komitmen pemerintah dalam membangun iklim usaha yang kondusif dan ramai investasi," ungkap Todotua.