Streaming 
Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com
Daftar 9 Stimulus Ekonomi 2027, Mulai dari Magang hingga Insentif Pajak
Gervin Nathaniel Purba • 7 November 2026 14:31
Jakarta: Pemerintah menyiapkan sembilan stimulus ekonomi untuk 2027. Kebijakan tersebut mencakup program ketenagakerjaan, insentif perpajakan, perlindungan sosial, hingga bantuan di sektor perumahan.
Dikutip dari kanal youtube PerekonomianRI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2026. Stimulus tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan pekerja, serta mendorong kegiatan ekonomi. Berikut daftar sembilan stimulus ekonomi yang disampaikan pemerintah.
Pemerintah akan melanjutkan program Magang Nasional dengan target 150 ribu peserta pada 2027. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketenagakerjaan.
Selain magang, pemerintah berencana meningkatkan jumlah peserta Program Vokasi Nasional menjadi 300 ribu orang. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Pemerintah juga menyiapkan peningkatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, rincian besaran dan mekanisme peningkatan manfaat tersebut belum dijelaskan dalam paparan Airlangga.
Stimulus berikutnya berupa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta.
Pada 2026, fasilitas PPh 21 DTP telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Aturan tersebut mencakup pekerja di lima sektor, yakni industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.
Untuk kebijakan 2027, pemerintah juga berencana memberikan penyesuaian terhadap fasilitas perpajakan tersebut. Rincian ketentuan dan cakupan penerimanya masih perlu menunggu aturan lebih lanjut.
Pemerintah juga merencanakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejalan dengan kebijakan PPh 21 DTP.
Airlangga menyebut pembahasan mengenai penyesuaian PTKP masih berlangsung dan tidak akan langsung diberlakukan pada Januari 2027. Pemerintah akan membahas lebih lanjut waktu penerapannya.
Stimulus perpajakan lainnya berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas emas perhiasan dengan kadar 99,9 persen.
Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut menggunakan standar kadar emas yang berbeda dari ketentuan sebelumnya, yakni 99,99 persen. Namun, rincian pelaksanaannya masih menunggu ketentuan pemerintah.
Pemerintah juga menyiapkan insentif perlindungan sosial berupa potongan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja di luar kategori penerima upah.
Di sektor perumahan, pemerintah menyiapkan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar dan maksimal Rp5 miliar.
Insentif ini diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam memiliki hunian sekaligus mendorong aktivitas sektor perumahan.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tanggung dengan bunga tetap sebesar 6 persen.
Kebijakan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Airlangga menyampaikan sejumlah rencana tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2027. Meski demikian, beberapa stimulus masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait penyesuaian PTKP dan rincian fasilitas perpajakan.
Di sisi lain, Airlangga menegaskan penyesuaian PTKP belum selesai dibahas dan tidak akan langsung berlaku pada Januari 2027. Pemerintah akan menentukan waktu penerapannya setelah proses pembahasan rampung.
Dengan demikian, sembilan stimulus tersebut masih berupa rencana kebijakan yang disampaikan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, besaran manfaat, dan waktu pelaksanaan masing-masing program perlu menunggu regulasi resmi. (Hasri Khairunnisa)
1. Program Magang Nasional untuk 150 Ribu Peserta
Pemerintah akan melanjutkan program Magang Nasional dengan target 150 ribu peserta pada 2027. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung ketenagakerjaan.
2. Program Vokasi Nasional untuk 300 Ribu Peserta
Selain magang, pemerintah berencana meningkatkan jumlah peserta Program Vokasi Nasional menjadi 300 ribu orang. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja.
3. Peningkatan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Pemerintah juga menyiapkan peningkatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, rincian besaran dan mekanisme peningkatan manfaat tersebut belum dijelaskan dalam paparan Airlangga.
4. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Stimulus berikutnya berupa fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta.
Pada 2026, fasilitas PPh 21 DTP telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Aturan tersebut mencakup pekerja di lima sektor, yakni industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata.
Untuk kebijakan 2027, pemerintah juga berencana memberikan penyesuaian terhadap fasilitas perpajakan tersebut. Rincian ketentuan dan cakupan penerimanya masih perlu menunggu aturan lebih lanjut.
5. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
Pemerintah juga merencanakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejalan dengan kebijakan PPh 21 DTP.
Airlangga menyebut pembahasan mengenai penyesuaian PTKP masih berlangsung dan tidak akan langsung diberlakukan pada Januari 2027. Pemerintah akan membahas lebih lanjut waktu penerapannya.
6. Pembebasan PPN untuk Emas Perhiasan
Stimulus perpajakan lainnya berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas emas perhiasan dengan kadar 99,9 persen.
Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut menggunakan standar kadar emas yang berbeda dari ketentuan sebelumnya, yakni 99,99 persen. Namun, rincian pelaksanaannya masih menunggu ketentuan pemerintah.
Ilustrasi KPR Subsidi. Foto: Magnific.
7. Insentif Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pemerintah juga menyiapkan insentif perlindungan sosial berupa potongan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja di luar kategori penerima upah.
8. PPN Ditanggung Pemerintah untuk Pembelian Rumah
Di sektor perumahan, pemerintah menyiapkan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp2 miliar dan maksimal Rp5 miliar.
Insentif ini diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam memiliki hunian sekaligus mendorong aktivitas sektor perumahan.
9. KPR Bersubsidi dengan Bunga Tetap 6 persen
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tanggung dengan bunga tetap sebesar 6 persen.
Kebijakan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Rincian Stimulus Ekonomi 2027 Masih Menunggu Aturan
Airlangga menyampaikan sejumlah rencana tersebut sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2027. Meski demikian, beberapa stimulus masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama terkait penyesuaian PTKP dan rincian fasilitas perpajakan.
Di sisi lain, Airlangga menegaskan penyesuaian PTKP belum selesai dibahas dan tidak akan langsung berlaku pada Januari 2027. Pemerintah akan menentukan waktu penerapannya setelah proses pembahasan rampung.
Dengan demikian, sembilan stimulus tersebut masih berupa rencana kebijakan yang disampaikan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, besaran manfaat, dan waktu pelaksanaan masing-masing program perlu menunggu regulasi resmi. (Hasri Khairunnisa)