Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Marantoko. Foto: Dok. Ditjen Imigrasi.
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan 2 WNI Diduga jadi Tentara Rusia
Nattasya Amani Vrazeti • 22 November 2026 13:56
Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak menjadi tentara bayaran di Rusia. Pencegahan dilakukan di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, setelah petugas memperoleh informasi intelijen dan melakukan pemeriksaan terhadap keduanya.
"Iya, kami lusa kemarin baru melakukan pencegahan terhadap dua WNI yang terindikasi ingin berangkat ke apa namanya itu, ke Rusia. Itu di Juanda, di Surabaya. Jadi ada dua WNI berdasarkan intelijen kita dan hasil wawancara kita ternyata terindikasi kuat apa namanya itu, ingin berangkat ke Rusia, menjadi tentara Rusia," kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Marantoko di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu, 22 November 2026.
Hendarsam menjelaskan petugas menemukan indikasi tersebut melalui penelusuran percakapan kedua WNI lewat aplikasi pesan singkat WhatsApp. Pemeriksaan juga diperdalam melalui wawancara untuk menggali tujuan keberangkatan pemohon paspor.
"Jadi dari percakapan via WA, segala macam kita lihat. Jadi petugas kita pada saat mereka melakukan wawancara, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka wawancara menggali apakah natural atau tidak, ya kan, proses paspornya itu," ujar Hendarsam.
Menurut Hendarsam, pola keberangkatan yang terindikasi dalam kasus ini tidak selalu dilakukan secara langsung menuju Rusia. Para calon pelaku diduga menggunakan negara lain sebagai lokasi transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.
"Dan modusnya rata-rata mereka tidak langsung ke Rusia, mereka ke mana dulu, kemudian baru ke sana. Nah kan seperti itu," tutur Hendarsam.
Imigrasi turut mengandalkan hasil wawancara, gestur, bahasa tubuh, hingga cara pemohon menjawab pertanyaan guna mendalami tujuan keberangkatan. Langkah ini menjadi bagian dari pemeriksaan untuk mengidentifikasi keterlibatan pemohon dalam jaringan perekrutan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Tapi tentunya dari gestur, bahasa tubuh, dari cara menjawab ini menjadi apa namanya itu, menjadi suatu indikasi apakah pemohon ini adalah pemohon yang betul atau yang apa namanya itu, terindikasi akhirnya nanti akan menjadi salah satunya apa namanya, korban TPPO, seperti itu," kata Hendarsam.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Marantoko. Foto: Metrotvnews.com/Nattasya Amani Vrazeti.
Untuk mengantisipasi perekrutan WNI lewat media sosial, Imigrasi menggelar patroli siber dan mengembangkan pemantauan terhadap sejumlah aplikasi yang kerap digunakan dalam proses perekrutan ilegal.
"Kami akan melakukan patroli siber karena saat ini modus yang berkembang adalah bahwa dilakukan perekrutan itu melalui media sosial dan ke aplikasi sedang kita kembangkan," ujar Hendarsam.
Selain pengawasan di pintu perlintasan dan ruang siber, Imigrasi mengedukasi masyarakat melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), khususnya di wilayah kantong-kantong TPPO. Imigrasi juga mendorong pemberdayaan warga lewat program ketahanan pangan serta pembukaan lapangan kerja agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran bekerja ke luar negeri secara nonprosedural.
"Sehingga oleh karena itu dari daerah-daerah kantong ini ya kan tidak ada niat lagi untuk keluar, seperti itu," jelas Hendarsam.