Cegah Laporan Fiktif, DKI Lengkapi Aplikasi JAKI dengan AI Pendeteksi Foto

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbarui sistem keamanan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah ini diambil untuk mencegah jajaran satuan kerja wilayah memanipulasi bukti foto saat melaporkan tindak lanjut aduan warga.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan sistem terbaru ini mampu mendeteksi rekayasa visual secara otomatis. Sistem akan langsung menolak laporan petugas jika foto yang dilampirkan terindikasi palsu.

"Pada saat mereka nge-post, itu akan tertolak karena sudah di-inject (dimasukkan) AI Image Detection. Ada dua, yaitu pertama jikalau image itu didapat dari AI, ataupun dire-capture (difoto ulang) dengan handphone yang lain," kata Marulina di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Pembaruan fitur keamanan pada JAKI ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas laporan, sehingga setiap keluhan masyarakat dipastikan benar-benar telah diselesaikan di lapangan.

Inovasi digital ini juga akan menjadi salah satu sorotan utama dalam agenda JAKI & Fellowship Cities Forum (JFCF) 2026. Forum bertajuk “Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation” tersebut dijadwalkan berlangsung secara hibrida pada 19-20 Agustus 2026.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi. Foto: Metrotvnews.com/Muhammad Adyatma Damardjati

Marulina menyebutkan, ajang tersebut akan mempertemukan sekitar 3.000 peserta yang terdiri atas perwakilan kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga pelaku industri teknologi. Selain memaparkan capaian transformasi digital ibu kota, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan hibah teknologi ke sejumlah daerah.

"Di forum ini kami juga akan membagikan 200 aplikasi kepada pemerintah daerah dan memberikan coaching (pelatihan pendampingan). Jadi isinya memang saling berkolaborasi antarpemerintah daerah untuk meneguhkan digital government di Indonesia," ungkap Marulina.