Turki dan 7 Negara Kecam Penolakan Israel terhadap Peta Jalan Perdamaian Gaza

Ankara: Turki dan tujuh negara lainnya mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan implementasi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza.

Dalam pernyataan bersama pada Minggu, 16 Agustus 2026, Menteri Luar Negeri Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan tersebut serta sikap Israel terhadap pembentukan negara Palestina.

Para menteri menilai sikap tersebut sebagai “penolakan langsung” terhadap Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.

Mereka mengatakan penolakan Israel dapat menghambat implementasi rencana tersebut dan merusak upaya bersama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

“Penolakan tersebut menegaskan bahwa Israel kini bertanggung jawab menghambat upaya membawa perdamaian ke Gaza dan seluruh Wilayah Pendudukan Palestina,” ujar pernyataan tersebut, seperti dikutip dari TRT World, Senin, 17 Agustus 2026.

Para menteri mengatakan peta jalan yang telah diterima faksi-faksi Palestina itu merupakan hasil upaya para mediator, termasuk Mesir, Qatar, Turki, dan AS, bersama Perwakilan Tinggi Gaza dan Board of Peace.

Peta jalan tersebut mencakup pelucutan senjata, penarikan pasukan Israel, pengerahan International Stabilization Force, pengalihan kewenangan administratif kepada National Committee for the Administration of Gaza, serta rekonstruksi Gaza.

Desak Keterlibatan AS

Delapan negara tersebut juga mendesak Amerika Serikat mempertahankan keterlibatan aktif untuk memastikan Israel memenuhi komitmen dalam rencana dan peta jalan tersebut serta mencegah penghambatan implementasi.

Mereka menyatakan Israel memikul “tanggung jawab langsung dan penuh” atas konsekuensi yang muncul akibat penolakan, penghambatan, penundaan, atau ketidakpatuhan terhadap rencana tersebut.

Para menteri juga menyerukan implementasi penuh dan segera terhadap rencana tersebut untuk menangani kondisi kemanusiaan di Gaza, menjamin keamanan dan stabilitas, serta membuka jalan bagi rekonstruksi.

Mereka kembali menegaskan dukungan terhadap hak menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina, serta menolak upaya menghalangi pendirian negara Palestina.

Menurut pernyataan tersebut, perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui Solusi Dua Negara dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Baca juga:  Hamas Minta Board of Peace Paksa Israel Terima Rencana Perdamaian Gaza